Ditolak Warga, Pembebasan Lahan Jembatan Musi VI Pakai Konsinyasi

PALEMBANG - Pembebasan lahan untuk jalan akses Jembatan Musi VI Palembang yang sedianya ditargetkan rampung pada tahun 2021 terpaksa molor menyusul masih adanya penolakan dari warga. Dari 21 persil yang dibutuhkan, maka sebanyak 18 persil telah dibebaskan. Sementara dua persil masih belum menemui kata sepakat.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Musi VI Palembang, Aria Darmawan mengatakan, terdapat dua bidang tanah yang belum dibebaskan karena kedua pemilik menginginkan harga ganti rugi jauh di atas yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).


Diungkapkan Aria, proses negosiasi telah berjalan lama namun belum juga menemui kesepakatan. Sementara Pemda berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dengan membayar sesuai harga yang telah ditetapkan KJPP.

"Kalau tidak ada kata sepakat jalan maka langkah terakhir yang mungkin akan ditempuh adalah melalui jalur hukum, yakni putusan pengadilan atau konsinyasi," ujar Aria, Kamis (6/1/2022).



Meski proses pembebasan lahan belum rampung, Aria memastikan proses pembangunan jalan akses tetap akan berjalan. Pembangunan sementara akan dilakukan hanya untuk bagian yang telah dibebaskan.

"Satu persil yang arah Pasar 2 Ulu itu yang akan kami bebaskan menyisakan separuh bagian untuk ruang milik jalan, jadi itu yang akan kami bangun. Untuk satu persil lainnya tersisa tujuh meter yang akan kami kerjakan untuk pengerasan dan agregat," ungkapnya.



Menurutnya, pembangunan akses jalan jembatan tersebut diharapkan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Selain jarak tempuh lebih efisien 10 menit dibandingkan jalur biasa, juga akan mengurangi tingkat kemacetan di daerah tersebut.

"Para pedagang yang biasa berjualan di pasar depan Jembatan Musi VI juga telah diberikan solusi untuk pindah ke tiga pasar, yakni Pasar Takwa, Pasar Muslim dan di Pasar 3-4 Ulu," ujar Aria.