Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Karo Harus Dipercepat

KABANJAHE - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karo , Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga pada kunjungan kerjanya bersama sejumlah pejabat Kemendagri di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (5/1/2022).



Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastuktur di daerah tersebut.



Sebagaimana diketahui, Kabupaten Karo menjadi sorotan publik setelah warganya memberikan 3 ton jeruk kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Warga tersebut meminta presiden untuk memperbaiki jalan desa di wilayahnya yang dalam kondisi rusak.

Kastorius menyampaikan, paradigma pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Karo harus disesuaikan dengan tren yang ada.



Akselerasi kegiatan ekonomi dan tren yang semakin baik menjadi hal yang harus ditangkap pemerintah daerah untuk mengubah mindset. Hal itu kemudian sebagai landasan untuk menentukan prioritas pembangunan sarana dan prasarana di tingkat daerah, termasuk dalam hal pembangunan jalan.

“Saya kira ini pelajaran kita yang baik untuk juga mengevaluasi daerah, dulu kita menurut saya masuk di dalam terminologi jalan yang bersifat hierarkis nasional, provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan seterusnya,” ujarnya.

Dia berharap dengan adanya kemajuan sarana infrastruktur secara makro, daya saing Indonesia di tingkat global akan terangkat. Karena itu, konektivitas pembangunan tidak boleh berhenti di tingkat atas, melainkan mesti tersambung secara keseluruhan hingga ke tingkat bawah. Untuk itu, potensi adanya sentra produksi yang dapat dikembangkan di tingkat masyarakat juga perlu diperhatikan.


Ia melanjutkan, perubahan mindset dapat dimulai dengan melakukan identifikasi sarana prasarana yang ada dalam sentra produksi masyarakat.

Melalui pembangunan jalan produksi, misalnya, akan terwujud sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) dan tujuan pembangunan.

“Ke depan mungkin kita semakin mengeratkan hubungan, baik itu komunikasi maupun di dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi, seluruh proses pembangunan kita. Agar kita (lebih) cepat tanggap, responsif terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat,” pungkas Kastorius.