Buka Rakor Evaluasi PKD Anggaran 2021, Bupati Titip 7 Pesan ke SKPD

"Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2022 sudah ditetapkan dan saya instruksikan seluruh kepala SKPD agar segera mengambil langkah percepatan dalam pelaksanaan realisasi APBD tahun 2022, sehingga penyerapan anggaran tidak menunggu hingga pertengahan semester atau akhir tahun yang mengakibatkan terganggunya pengelolaan kas daerah," ujarnya.

Keenam, terkait pelaksanaan APBD diharapkan para kepala SKPD dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan para stakeholder.

Kepala SKPD wajib mengetahui dan paham regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.

"Terakhir, yang masih menjadi perhatian saya adalah pencapaian target pada tahun 2021, maksimalkan pencapaian hingga 31 desember 2021. Pencapaian ini akan saya evaluasi pada awal tahun dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan langkah-langkah percepatan pencapaian pendapatan daerah tahun 2022," ujarnya.

Kepala BPKD melaporkan rakor tersebut sesuai amanah PP 12 tahun 2019, Permendagri nomo 77 tahun 2020 dan Perda Luwu nomor 6 tahun 2020.





"Rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk, menyamakan persepsi terkait komitmen, tertib administrasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi antar SKPD dan stakeholder dalam lingkup Pemkab Luwu," sebutnya.

Evaluasi terhadap capaian kinerja APBD 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu cut off per 24 Desember 2021 yakni, mempersiapkan langkah-langkah akhir tahun sebagai bentuk pengendalian dan meminimalisir kesalahan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak timbulnya kerugian daerah.

Dalam rakor ini Bupati Luwu, secara langsung menyerahkan DPA seluruh SKPD dan 22 kecamatan. Dilaporkan, pendapatan daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.1,235 triliun lebih atau 86,81% dari target anggaran sebesar Rp 1,422 triliun lebih. Sementara itu, gambaran APBD 2022 APBD tahun anggaran 2022 telah ditetapkan, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1,70 triliun.