Pakar Gender UNS Terbitkan Buku Cegah Kekerasan Seksual pada Remaja
Senin, 08 Juni 2020 - 19:00 WIB
loading...
Dekan FISIP UNS, Prof Ismi Dwi Astuti Nurhaeni menunjukkan buku berjudul Strategi Mencegah Kekerasan Seksual pada Remaja SMA dan SMK Berbasis Teknologi Informasi karyanya. Foto/Dok Humas UNS
A
A
A
SOLO - Pakar Gender Universitas Sebelas Maret ( UNS ) Solo menerbitkan buku berjudul Strategi Mencegah Kekerasan Seksual pada Remaja SMA dan SMK Berbasis Teknologi Informasi. Buku ini disusun oleh Profesor Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS bersama tim yang berjumlah empat orang.
Tim yang terlibat adalah Rino Ardhian Nugroho (Dosen FISIP UNS ), Yusuf Kurniawan (Dosen Fakultas Ilmu Budaya), Melda Kumalaningrum (Alumni S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS), dan Intan Sani Putri (Mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik UNS).
"Berawal dari hibah riset yang diberikan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) selama tiga tahun untuk melakukan penelitian, saya dan tim menelusuri permasalahan gender yang masih marak terjadi di masyarakat," kata Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Senin (8/6/2020).(Baca juga: Penulis Satupena Hadirkan Buku Kemanusiaan pada Masa Corona )
Isu kekerasan seksual berbasis teknologi informasi pada remaja SMA dan SMK menjadi topik yang akhirnya dikembangkan. Mengambil sampel di wilayah eks-Karisidenan Surakarta, tim peneliti memutuskan mengambil 14 sampel sekolah yang terdiri dari 7 SMA dan 7 SMK. Kriteria sekolah yang dipilih adalah sekolah favorit menurut masyarakat dan sekolah yang telah mengikuti pelatihan berkaitan responsif gender. Bisa dikatakan sekolah yang telah memahami perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam proses pembelajaran.
Menurut hasil yang diperoleh, kasus kekerasan seksual di sekolah tidak menunjukan angka yang tinggi. Namun ditemukan beberapa gejala yang memiliki potensi berkembangnya kekerasan seksual di sekolah. Merujuk dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa tidak ada toleransi pada beragam bentuk kekerasan, maka potensi kekerasan sekecil apapun, termasuk kekerasan seksual, harus dihilangkan.
Kuesioner disebarkan pada 50 anak di masing-masing sekolah untuk mengetahui kondisi yang terjadi dikalangan siswa. Selain itu, peneliti juga melakukan Forum Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam bersama empat guru Bimbingan Konserling (BK) di masing-masing sekolah yang dipilih.
Pada kesempatan tersebut mulai dijelaskan bahwa kemajuan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sering disalahgunakan oleh beberapa siswa untuk menginisiasi tindakan yang menyimpang atau memiliki dampak tidak baik bagi siswa yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang TIK.
Tim yang terlibat adalah Rino Ardhian Nugroho (Dosen FISIP UNS ), Yusuf Kurniawan (Dosen Fakultas Ilmu Budaya), Melda Kumalaningrum (Alumni S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS), dan Intan Sani Putri (Mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik UNS).
"Berawal dari hibah riset yang diberikan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) selama tiga tahun untuk melakukan penelitian, saya dan tim menelusuri permasalahan gender yang masih marak terjadi di masyarakat," kata Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Senin (8/6/2020).(Baca juga: Penulis Satupena Hadirkan Buku Kemanusiaan pada Masa Corona )
Isu kekerasan seksual berbasis teknologi informasi pada remaja SMA dan SMK menjadi topik yang akhirnya dikembangkan. Mengambil sampel di wilayah eks-Karisidenan Surakarta, tim peneliti memutuskan mengambil 14 sampel sekolah yang terdiri dari 7 SMA dan 7 SMK. Kriteria sekolah yang dipilih adalah sekolah favorit menurut masyarakat dan sekolah yang telah mengikuti pelatihan berkaitan responsif gender. Bisa dikatakan sekolah yang telah memahami perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam proses pembelajaran.
Menurut hasil yang diperoleh, kasus kekerasan seksual di sekolah tidak menunjukan angka yang tinggi. Namun ditemukan beberapa gejala yang memiliki potensi berkembangnya kekerasan seksual di sekolah. Merujuk dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa tidak ada toleransi pada beragam bentuk kekerasan, maka potensi kekerasan sekecil apapun, termasuk kekerasan seksual, harus dihilangkan.
Kuesioner disebarkan pada 50 anak di masing-masing sekolah untuk mengetahui kondisi yang terjadi dikalangan siswa. Selain itu, peneliti juga melakukan Forum Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam bersama empat guru Bimbingan Konserling (BK) di masing-masing sekolah yang dipilih.
Pada kesempatan tersebut mulai dijelaskan bahwa kemajuan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sering disalahgunakan oleh beberapa siswa untuk menginisiasi tindakan yang menyimpang atau memiliki dampak tidak baik bagi siswa yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang TIK.
Lihat Juga :
