Pelayanan Terganggu Usai Kantor Perusda Makassar Disegel Satpol PP

MAKASSAR - Penyegelan kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Makassar menuai sorotan. Bagian pelayanan ikut jadi sasaran penyegelan, sehingga membuat operasionalnya tersendat.

Penyegelan ini dilakukan Satpol PP Kota Makassar usai menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian direksi dan pengawas di enam Perusda yang dimiliki Pemkot Makassar. Seperti PD Parkir Makassar Raya , PD Pasar Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, Perumda Air Minum, PD Rumah Potong Hewan (RPH), dan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR).



Sayangnya, dalam proses penyegelan sejumlah ruangan pelayanan ikut jadi sasaran. Bahkan beberapa BUMD disegel secara menyeluruh di pintu masuk kantor masing-masing. Sehingga tidak bisa ada aktivitas kerja. Padahal semestinya, hanya ruangan direksi saja yang disegel.

Di Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar misalnya, ruangan Distribusi Kebocoran Air (DKA) ikut disegel. Akibatnya kinerja tim kebocoran PDAM terganggu. Padahal ada laporan kebocoran pipa yang harus dikerjakan di ruangan tersebut.

"Kita mau perbaiki tapi ruangan tim penanganan kebocoran disegel oleh Satpol PP," keluh Kepala Bagian Humas PDAM Kota Makassar, Anugerah Alkautzar, Rabu (8/12/2021).

Dia menyampaikan, perbaikan pipa bocor tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab, bisa menimbulkan kehilangan air yang begitu besar. Apalagi saat ini kehilangan air PDAM diperkirakan mencapai 500 kubik.

“Kita berharap Satpol PP Makassar bisa segera mencabut segel di ruangan itu sehingga tim bisa bekerja memperbaiki kebocoran pipa,” ucap Angga, sapaan karibnya.

Kondisi lain terjadi di PD Parkir Makassar Raya . Bahkan segel dari Satpol PP Makassar terpasang di pintu masuk kantor. Makanya, sama sekali tidak bisa ada aktivitas pelayanan terkait parkir di Kota Makassar.



Begitu pula dengan kantor PT BPR Makassar. Aktivitas pelayanan perbankan tak bisa berjalan lantaran pintu masuknya disegel. Karyawan yang datang ke kantor pun terpaksa pulang kembali ke rumah masing-masing.

Terpisah, Anggota Tim Percepatan Penataan BUMD, Benni Iskandar menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Makassar untuk mencabut segel di semua kantor BUMD tersebut. Hal ini menyusul adanya penunjukan pejabat sementara.

“Penyegelan itu kan tidak berlangsung 1x24 jam. Sekarang ini kan sudah masuk pejabat yang ditunjuk dan otomatis Satpol PP juga sudah membuka itu segel,” kata dia.

Kendati demikian, Benni mengakui memang beberapa BUMD tak beraktivitas akibat penyegelan tersebut. Terutama di kantor-kantor yang pintu masuknya disegel secara menyeluruh.

“Aktivitas pelayanan tetap dilanjutkan hari ini. Meski banyak yang pulang (pegawai) karena tersegel, tidak apa-apa. Artinya ini kita mengantisipasi hal yang lebih berbahaya kalau ada penyalahgunaan kantor,” dalihnya.