Ketahuan Sering Pungli, 4 Pegawai Dishub Ogan Komering Ilir Dipecat

Jum'at, 19 November 2021 - 19:36 WIB
Ketahuan Sering Pungli, 4 Pegawai Dishub Ogan Komering Ilir Dipecat
Kepala Dishub OKI, Antonio Romadhon menjelaskan tindakan pemecatan terhadap empat pegawai yang melakukan pungli. Foto/Ist
A A A
KAYU AGUNG - Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan memecat empat orang pegawainya yang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) karena kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) saat menjalankan tugas.

Kepala Dishub OKI, Antonio Romadhon mengatakan, pemecatan terhadap para TKS tersebut diberikan usai dirinya mendapat informasi dari anggotanya melalui pesan singkat WhatsApp.

Baca juga: Kenakan Seragam Bocah SD di Ogan Komering Ilir Nekat Arungi Sungai dengan Styrofoam

"Begitu informasi kejadian ini masuk ke handphone, anggota lainnya langsung dikumpulkan. Para anggota yang terlibat kita sudah tahu, karena sudah ada bukti fotonya," ujar Antonio, Jumat (19/11/2021.

Diungkapkan Antonio, keempat oknum TKS tersebut sebelumnya sudah kerap melakukan pungli sebanyak 5 kali dengan nominal uang sebesar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu.

"Hari Senin nanti tanpa ada upacara pelepasan hanya ucapan terima kasih, mereka langsung diberhentikan kerja secara tidak hormat karena ini sudah yang keenam kalinya mereka pungli," ungkapnya.



Menurutnya, langkah pemecatan terhadap empat orang TKS tersebut diambil berdasarkan hukum, sehingga statusnya kuat. Terlebih, para pegawai tersebut sudah membuat pakta integritas dan sudah ditandatangani di atas materai.

"Pada poin terakhir pakta integeritas ada kalimat tertera 'Apabila saya melakukan pelanggaran maka siap diberhentikan'. Artinya mereka harus siap dengan segala konsekuensinya akibat perbuatan mereka sendiri," jelasnya.

Baca juga: Digerebek! Oknum Polisi Kelola Arena Judi Sabung Ayam di Ogan Komering Ilir

Antonio berharap dengan diberhentikannya keempat oknum TKS Dishub yang melanggar aturan tersebut, lingkungan otoritasnya dapat kembali bersih dari pungutan liar. Karena jika sudah melanggar aturan, yang rusak bukan hanya nama oknum tapi juga nama instansi menjadi tercoreng.

"Kalau sudah sering seperti itu yang rusak bukan nama oknum, tapi nama Dinas juga bisa terseret. Pokoknya tidak ada toleransi lagi, langsung berhenti. Ini juga peringatan untuk anggota yang lain. Kalau kita biarkan tidak ada tindakan tegas, yang lain pasti akan ikut," kata Antonio.
(shf)
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2021 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1235 seconds (10.55#12.26)