DPRD Luwu Soroti Mandeknya Proyek Pembangunan Jembatan Bukit Sutra

LUWU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu kembali menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang mandek. Paling tidak ada dua proyek yang menjadi atensi karena dilaporkan pekerjaannya mandek . Masing-masing adalah pembangunan jembatan di Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong dan pembangunan jembatan di Kecamatan Bastem.

Anggota DPRD Luwu , Basiruddin, menyampaikan proyek infrastuktur itu harusnya sudah rampung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, fakta berkata lain. Hingga akhir Oktober 2021, ternyata pengerjaan proyek bahkan belum berjalan. Setelah dicek, pihaknya menemukan bahwa perusahaan pemenang tender yakni CV Partner Kemenangan mundur karena tidak sanggup melanjutkan.



"Harusnya Jembatan Bukit Sutra sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar karena sudah lama proses lelang dan sudah ada pemenangnya. Ternyata, sampai saat ini proyek ini tidak berjalan," ungkap legislator dari Partai Nasdem ini, Jumat (29/10).

Menurut Basiruddin, mundurnya pemenang tender dalam pengerjaan proyek infrastruktur merupakan dampak tidak profesionalnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam menentukan pemenang tender. Keputusan memenangkan perusahaan dengan penawaran terendah tidak melulu benar, jika tidak mempertimbangkan aspek kewajaran.

"Betul pemenang tender merupakan penawar terendah tetapi perlu juga ULP mempertimbangkan kewajaran, ada Rp500 juta dia buang. Pagunya Rp2,4 miliar, pemenang menawar Rp1,9 miliar artinya selisih Rp500 juta. Ini saya katakan tidak wajar, akibatnya pemenang tender tidak melanjutkan pekerjaan karena alasan tidak sanggup," ungkap dia.

Olehnya itu, Basiruddin menyebut Fraksi Nasdem telah meminta kepada Bupati Luwu , Basmin Mattayang, agar mengevaluasi kinerja ULP. Hal itu pun telah disampaikannya dalam forum resmi yakni rapat paripurna, belum lama ini.

Evaluasi penting, kata dia, karena bukan cuma proyek jembatan di Desa Bukti Sutra yang mandek . Kondisi serupa terjadi terkait proyek pembangunan jembatan di Bastem. Bahkan, pengadaan ambulance pada 2020 pun juga mengalami kegagalan.

"Jembatan di Bastem juga demikian. Bahkan pengadaan ambulans tahun 2020 juga bernasib sama, gagal karena persoalan rekanan tidak sanggup padahal sudah dimenangkan oleh ULP," tuturnya.

Kepala ULP Luwu, Mahfud Armin, saat dikonfirmasi menjelaskan mekanisme pelelangan telah mereka jalankan sesuai aturan. Terkait mandeknya proyek jembatan di Bukit Sutra, ia menyebut dikarenakan PPK menolak proses penandatangan kontrak oleh pihak perusahaan lantaran pihak perusahaan mengajukan perwakilan orang yang tidak terkait dalam perusahaan pemenang tender.

"Proses lelang sudah benar, kami sudah laksanakan tugas sesuai juknis. Masalah pada proses penandatangan kontrak dimana pemenang tender menyerahkan penandatangan kontrak kepada pihak lain yang tidak terkait dengan perusahaan pemenang tender," ujarnya.

"Sikap dan keputusan PPK di PUPR sudah benar. Tidak boleh pihak di luar perusahaan pemenang tender yang lakukan tandatangan kontrak. Saya prediksi ada indikasi transaksi di luar ketentuan, dugaan pemenang tender mau jual proyek ini. Olehnya itu PPK menolak dilakukannya tandatangan kontrak oleh pihak lain," sambung Mahfud.



Kepala Dinas PUPR Luwu , Ikhsan Asaad, secara terpisah menekankan pekerjaan ini tidak dalam konteks gagal tender tetapi gagal kontrak sesuai penjelaskan Kepala ULP Luwu.

Terkait kejadian ini, Dinas PUPR Luwu akan mengajukan proses blacklist pada perusahaan ini. "Ada regulasi terbaru, dan harus dipastikan langkah yang diambil sudah tepat dan sesaui regulasi. Senin kita proses pengajuan blacklist-nya," tegasnya.