Dorong Pertunbuhan Ekonomi, Tim Pengendali Inflasi Daerah Maluku Barat Daya Rakor

TIAKUR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan High Level Meeting (HLM) dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Th. Noach bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Noviarsono Manullang di Ruang Kerja Bupati, Selasa (19/10/2021).

Rapat Koordinasi dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN) dan arahan Gubernur Maluku dalam Rakorda TPID Provinsi Maluku yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan produktivitas nelayan, petani dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta target capaian inflasi Maluku sebesar 3,0 ± 1 persen pada 2021.

Rapat dibuka dengan mendengar pemaparan singkat dari Kepala Perwakilan BI yang menjelaskan tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana selama awal masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Namun sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan stimulan kebijakan, maka pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan II mengalami perbaikan.

Untuk Provinsi Maluku tingkat inflasi pada September 2021 tercatat sebesar 0,12 persen month to month, 1,14 persen year on year (YoY) dan 1,89 persen year to day. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Maluku tumbuh sebesar 4,53 (YoY). Tingkat inflasi di Maluku masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sehingga daya beli masyarakat masih sangat rendah, dan beberapa faktor lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Benyamin Th. Noach menjelaskan perkembangan kondisi wilayah Maluku Barat Daya terkait aktivitas perekonomian dan gambaran umum tentang kinerja pemda. Pemerintah daerah sementara membenahi sistem kinerja OPD maupun ASN melalui penerapan sistem kerja berbasis online.

Sementara untuk sektor perekonomian, pemerintah daerah di tahun-tahun yang lalu telah banyak memberikan bantuan kepada UMKM, di antaranya bantuan koperasi, bantuan kepada nelayan, maupun kelompok-kelompok usaha lainnya. Namun karena kurangnya pengawasan, bantuan tersebut tidak berkembang. Untuk itu ke depan pemerintah daerah akan lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar dari bantuan tersebut dapat mensejahterakan kehidupan keluarga dan masyarakat lainnya.

Pemerintah daerah juga sementara mengembangkan potensi lokal agar dapat ditingkatkan produksinya di bidang pertanian seperti jagung, bawang merah, dan kacang-kacangan, sementara di bidang industri yakni tenun ikat.

Rapat dilanjutkan dengan mendengar usul dan saran dari Tim Pengendali Infalsi Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terkait peranan Bank Indonesia dalam meningkatkan perekonomian di kabupaten tersebut.

Hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah A. Siamiloy, Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya dan Tim Pengendali Infalsi Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Kalwedo. CM