Pemerintah Batalkan Haji 2020, DPRD Purwakarta Desak Kompensasi bagi Calhaj
loading...
Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat soal pembatalan penyelenggaraan haji 2020. Foto/Ilustrasi/Dok/SINDOnews
A
A
A
PURWAKARTA - Wakil Ketua DPRD Purwakarta , Sri Puji Utami mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat soal pembatalan penyelenggaraan haji 2020 dan keberangkatan calon jamaah haji (calhaj) dialihkan pada 2021. Untuk itu, dia menilai perlu ada kompensasi lain bagi para calhaj yang batal berangkat tahun ini.
"Kami kecewa dengan kebijakan seperti itu. Tentu saja kekecewaan seperti ini akan dirasakan para calhaj asal Purwakarta yang seharusnya bisa melaksanakan salah satu rukun Islam di tahun ini. Bagi calhaj, berangkat ke tanah suci menjadi impian, tak jarang mereka menabung bertahun-tahun guna mewujudkan impiannya itu,"ungkap Puji kepada SINDOnews Selasa (2/6/2020).
Merespons kebajikan pengalihan ibadah haji itu, terang dia, pihaknya segera akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Dalam raker itu DPRD akanerumuskan usulan-usulan kompensasi bagi calhaj. Kompensasi di luar yang sudah dibuat pemerintah pusat.
"Kompensasi itu setidaknya bisa mengurangi kekecewaan para calhaj asal Purwakarta," ujarnya. (Baca juga; Breaking News: Pemerintah Batalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020 )
Dia merasa yakin, keputusan pemerintah seperti itu sudah melalui kajian yang mendalam serta pertimbangan yang matang berdasarkan situasi kondisi di tengah pandemi COVID-19. "Mudah-mudahan saja, dengan niat yang ikhlas, hakikatnya para calhaj yang batal berangkat sudah diganjar gelar haji oleh Allah SWT," harapnya.
"Kami kecewa dengan kebijakan seperti itu. Tentu saja kekecewaan seperti ini akan dirasakan para calhaj asal Purwakarta yang seharusnya bisa melaksanakan salah satu rukun Islam di tahun ini. Bagi calhaj, berangkat ke tanah suci menjadi impian, tak jarang mereka menabung bertahun-tahun guna mewujudkan impiannya itu,"ungkap Puji kepada SINDOnews Selasa (2/6/2020).
Merespons kebajikan pengalihan ibadah haji itu, terang dia, pihaknya segera akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Dalam raker itu DPRD akanerumuskan usulan-usulan kompensasi bagi calhaj. Kompensasi di luar yang sudah dibuat pemerintah pusat.
"Kompensasi itu setidaknya bisa mengurangi kekecewaan para calhaj asal Purwakarta," ujarnya. (Baca juga; Breaking News: Pemerintah Batalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020 )
Dia merasa yakin, keputusan pemerintah seperti itu sudah melalui kajian yang mendalam serta pertimbangan yang matang berdasarkan situasi kondisi di tengah pandemi COVID-19. "Mudah-mudahan saja, dengan niat yang ikhlas, hakikatnya para calhaj yang batal berangkat sudah diganjar gelar haji oleh Allah SWT," harapnya.
(wib)
Explore More