Anak-anak Papua Butuh Perhatian Lebih Besar

"Ini merupakan momentum strategis. Hasil kajian ini nantinya akan kami manfaatkan sebagai referensi yang bersifat ilmiah untuk mendukung kerja-kerja pemerintah. Kajian ini sudah merupakan bentuk nyata partisipasi serta kolaborasi masyarakat."

"Mari kita semua bekerja sama, bekerja bersama untuk menciptakan Indonesia, tanah Papua yang penuh harapan, yang melindungi anak-anak kita serta menyiapkan generasi muda Papua yang maju, sehat, sejahtera, damai, dan tangguh. Ini adalah tugas peradaban yang harus kita lakukan bersama-sama tanpa kenal lelah," tutur Pramodhawardani.

Sementara, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan, rekomendasi dari hasil kajian tersebut menjadi catatan untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih baik lagi terutama di Papua. "Semua ruang sudah dibuka untuk partisipasi anak dalam perencanaan kebijakan, tinggal bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pemerintah daerah bisa membuka ruang partisipasi itu," ungkapnya.

Sedangkan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustina Erni menyampaikan, pemenuhan dan perlindungan anak mencakup upaya pencegahan, dan juga penanganan yang menjangkau semua pihak, tidak hanya anak, tetapi juga keluarga, sekolah dan lingkungan dan wilayah di mana anak tinggal.

Hal yang masih terus diupayakan hingga kini, yang juga menjadi persoalan anak di berbagai wilayah, adalah bagaimana mengurangi kekerasan pada perempuan dan anak, pekerja anak, mencegah perkawinan anak dan masalah pengasuhan anak.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay menuturkan, salah satu tantangan yang harus diselesaikan adalah penguatan kebijakan di tingkat kabupaten dan di tingkat kampung, bagaimana konsep Papua Layak Anak bisa diterjemahkan dalam kebijakan pelaksanaan kabupaten layak anak hingga kampung layak anak.