Pemkot Makassar Didesak Sediakan Posko Covid-19 Tingkat Kelurahan

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapat atensi dari pemerintah pusat karena belum menyediakan Posko Covid-19 di tingkat kelurahan. Padahal, posko itu sangat krusial untuk penanganan Covid-19 utamanya selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 .

"Ternyata kritikan yang paling mendasar dari pemerintah pusat adalah, pemerintah kota tidak punya posko," ungkap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

Diketahui Pemkot berencana mengadakan kontainer sebanyak 153 unit yang nantinya akan disebar di seluruh kelurahan. Fungsinya sebagai posko Covid-19 di tingkat keluraha. Hanya saja, hingga kini belum juga direalisasikan.

Danny memastikan akan merampungkan persoalan tersebut pada Kamis (5/8/2021) mendatang. Pasalnya penyediaan posko lewat rumah Ketua RW seperti yang direncanakan sebelumnya dianggap tidak sesuai SOP pusat.



"Kontainernya selesai hari Kamis, jadi bayangkan itu, kita ditegur tidak ada posko, tidak ada posko kelurahan, tidak ada posko RW, maka saya sudah dengan cara melibatkan toko masyarakat, rumahnya kita pakai untuk posko, kemudian di situ semua pusat informasi, ternyata posko itu didaftar, jadi kita tidak didaftar satu pun," terangnya.

Pengadaan kontainer tersebut rencananya untuk keperluan pusat informasi Covid-19, vaksinasi hingga bantuan sosial. "Makanya kontainer harus jadi, karena bukan hanya tempat untuk Covid-19, untuk bansos untuk vaksinasi juga," katanya.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Hamzah Hamid mendukung pengadaan posko Covid-19 di tingkat kelurahan. Hanya saja, pengadaan kontainer untuk posko tersebut dianggap tidak begitu efektif.

"Kita juga harus memberikan saran pada pemerintah kota, kan bagus kalau kita banyak berpikir karena mungkin ada sesuatu yang belum sempat terpikirkan oleh tim pemerintah kita, kalau pakai kontainer lagi kan harus butuh lahan," ujar legislator PAN ini.

Sebelumnya, Hamzah juga sempat meyampaikan pendapat terkait upaya pengadaan kontainer oleh Pemkot Makassaryang dinilai terlalu boros anggaran, yaitu membutuhkan Rp100 juta per kontainer. Sehingga pengadaannya akan menelan anggaran Rp15,3 milliar untuk 153 kelurahan.