Siap-Siap, 100 Ribu Paket Bansos Bakal Dibagikan Pekan Ini
Senin, 02 Agustus 2021 - 08:39 WIB
loading...
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat pekan ini. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Setelah beberapa kali didesak untuk segera merealisasikan Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) di tingkat daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akhirnya akan menyalurkan bantuan sosial ( bansos ) ke masyarakat pekan ini.
Ada 100.000 paket sembako yang disiapkan untuk seluruh masyarakat Makassar yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 .
"Kalau hari Selasa sudah fix, saya kira Minggu ini kita bagikan," ujar Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Rencananya, pembagian sembako akan dilakukan secara manual ke rumah-rumah warga oleh Pihak TNI dan Polri menggunakan sistem GPS Map yang sebelumnya sudah didata oleh Detektor.
Baca Juga: Kemensos Peringatkan Penyalahguna Bansos Covid-19 Bakal Ditindak
"Karena tadinya didiskusikan bagaimana kalau ambil voucher saja, kemudian diambil di toko atau ga'de terdekat, ternyata itu berbahaya. Jadi kita akhirnya kembali ke manual akan diantarkan bersama TNI-Polri," ujarnya.
Tak hanya itu, kartu vaksin yang awalnya menjadi syarat untuk menerima bansos diralat. Masyarakat tetap akan diberikan paket sembako meskipun belum melakukan vaksinasi seperti syarat awal.
Danny juga memastikan tak ada data fiktif penerima. Diketahui, bantuan sosial yang saat ini dilakukan oleh Kemensos lewat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tengah bersoal karena ada dugaan data fiktif.
"Yang lain itu, yang kemensos punya bukan kita punya. Tidak ada yang fiktif (di Pemkot) karena dia pakai GPS Map," katanya.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Makassar Harus Transparan
Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar , Rusmayani Majid mengatakan pihaknya masih tengah melakukan verifikasi data penerima lewat detektor.
"Makanya sekarang dengan akan adanya bansos dari APBD, sekaligus kita menverifikasi data yang ada," ucapnya.
Dia menyebut adanya dugaan data fiktif yang ditemukan adalah akibat data penerima bantuan pusat yang belum diperbaharui.
Data-data hasil verifikasi daerah rencananya akan dibagikan ke pusat agar tak ada data penerima fiktif di kemudian hari seperti yang dilaporkan di salah satu kelurahan di Makassar.
"Jadi sebenarnya itu bukan data dari kami. (Data akan dibagikan ke pusat) untuk bahan kalau ada bantuan lagi dari pusat," pungkasnya.
Baca Juga: Pemerintah Disarankan Jangan Paksakan Perpanjang PPKM jika Tak Mampu
Ada 100.000 paket sembako yang disiapkan untuk seluruh masyarakat Makassar yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 .
"Kalau hari Selasa sudah fix, saya kira Minggu ini kita bagikan," ujar Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Rencananya, pembagian sembako akan dilakukan secara manual ke rumah-rumah warga oleh Pihak TNI dan Polri menggunakan sistem GPS Map yang sebelumnya sudah didata oleh Detektor.
Baca Juga: Kemensos Peringatkan Penyalahguna Bansos Covid-19 Bakal Ditindak
"Karena tadinya didiskusikan bagaimana kalau ambil voucher saja, kemudian diambil di toko atau ga'de terdekat, ternyata itu berbahaya. Jadi kita akhirnya kembali ke manual akan diantarkan bersama TNI-Polri," ujarnya.
Tak hanya itu, kartu vaksin yang awalnya menjadi syarat untuk menerima bansos diralat. Masyarakat tetap akan diberikan paket sembako meskipun belum melakukan vaksinasi seperti syarat awal.
Danny juga memastikan tak ada data fiktif penerima. Diketahui, bantuan sosial yang saat ini dilakukan oleh Kemensos lewat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tengah bersoal karena ada dugaan data fiktif.
"Yang lain itu, yang kemensos punya bukan kita punya. Tidak ada yang fiktif (di Pemkot) karena dia pakai GPS Map," katanya.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Makassar Harus Transparan
Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar , Rusmayani Majid mengatakan pihaknya masih tengah melakukan verifikasi data penerima lewat detektor.
"Makanya sekarang dengan akan adanya bansos dari APBD, sekaligus kita menverifikasi data yang ada," ucapnya.
Dia menyebut adanya dugaan data fiktif yang ditemukan adalah akibat data penerima bantuan pusat yang belum diperbaharui.
Data-data hasil verifikasi daerah rencananya akan dibagikan ke pusat agar tak ada data penerima fiktif di kemudian hari seperti yang dilaporkan di salah satu kelurahan di Makassar.
"Jadi sebenarnya itu bukan data dari kami. (Data akan dibagikan ke pusat) untuk bahan kalau ada bantuan lagi dari pusat," pungkasnya.
Baca Juga: Pemerintah Disarankan Jangan Paksakan Perpanjang PPKM jika Tak Mampu
(agn)
Lihat Juga :
