Masih Minim, Realisasi Tender Proyek Pemkot Makassar Baru 19 Persen

MAKASSAR - Realisasi tender proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih sangat minim, yaitu baru mencapai 19,6% dari total 535 paket yang akan dilelang tahun ini.

Padahal penganggaran sudah memasuki triwulan ketiga. Minimnya realisasi tender tersebut berpotensi menjadi penyebab sejumlah proyek tidak bisa rampung pada akhir tahun.

"Karena masih pandemi, kemudian teman-teman di SKPD masih berkutik di persoalan sistem informasi rencana pengadaan, yang mana di bulan dua itu sudah selesai 100% tinggal bagaimana model pendampingan," kata Kepala Unit Layanan dan Pengadaan Pemkot Makassar, Fuad Azis.



Dia mengaku, realisasi dibandingkan situasi normal pada bulan yang sama biasanya sudah mencapai 40% hingga 50%. Meski masih minim, Fuad mengaku optimis target realisasi dapat dikejar pada dua bulan ke depan.

Fuad mengatakan akan mulai menerapkan sistem jemput bola ke SKPD terkait untuk menggenjot realisasinya.

"Yang sudah selesai itu adalah baru yang hibah, mulai dari pelaksanaan pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, rehab Kantor Denpom dan pembangunan Rumah Jabatan Kapolres, itu sudah jalan. Untuk percepat tender ini kita akan lakukan sistem jemput bola ke SKPD masing-masing," pungkasnya.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar , Abdi Asmara mengatakan dapat memaklumi kondisi minimnya realisasi tahun ini, dimana Pemkot masih tersandung pada persoalan keuangan.



Selain itu, Pemkot bersama DPRD juga masih menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga nantinya masih harus disesuaikan agar bisa sejalan dengan rancangan tersebut. Dia menargetkan realisasi paling tidak bisa digenjot pada September mendatang.

"Dengan kondisi ini, mudah-mudahan September ini semua sudah sesuai dengan target, bisa tercapai 50%. Tapi semua SKPD itu sebenarnya sudah masukkan ke Sirup, sisa mereka mendorong nanti," ujarnya.

Sementara untuk proyek krusial, kata dia, dapat didorong melalui tender bersyarat, sehingga pengerjaannya dapat langsung berlanjut kendati sudah menyeberang pada tahun 2022.

"Kita contoh kemarin yang Tanjung Bunga, kontrak mereka cuma sampai di bulan Desember, begitu selesai Desember berapa bobot pekerjaan yang selesai itu setop sampai di situ. Kita berharap sesuai aturan mudah-mudahan ada beberapa paket itu tender bersyarat jadi bisa menyeberang tahun, dan memang memungkinkan kan diatur lewat Permen PU juga," katanya.