IDI Kritisi Perwali Protokol Kesehatan Diterbitkan Pemkot Makassar
Rabu, 27 Mei 2020 - 15:49 WIB
loading...
A
A
A
Salah satu saran IDI yang diabaikan Pj Wali Kota yakni ketersediaan Tes Cepat Molekuler (TCM) di tempat-tempat keramaian. TCM ini penting guna memastikan orang-orang yang beraktivitas di luar bebas COVID-19 . Tentunya memang ada konsekuensi besarnya biaya, tapi tak sebanding dengan nyawa.
"Ya ada beberapa poin saran IDI (soal Perwali), tapi dia (Pj Wali Kota Makassar) menyalahi komitmen. Misalnya soal TCM, itu kan solusi dapat hasil cepat dan akurat. Nah, waktu itu pak wali mau tindaklanjuti, memang konsekuensinya keluar cost (biaya), tapi itu lebih bagus dari pada korban nyawa," terang dia, Rabu (27/5/2020).
Lebih jauh, ia menyampaikan kebijakan dan perwali saat ini malah membuat bingung masyarakat. Musababnya, kebijakan Pj Wali Kota yang mengizinkan mal buka dan hajatan resepsi pernikahan tidak selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, diketahui sudah menegur Pj Wali Kota Makassar yang dianggap serampangan membuat kebijakan di tengah pandemi COVID-19 . Teguran itu selaras dengan arahan pemerintah pusat, semisal larangan pembukaan mal hingga fase kedua new normal pada 8 Juni.
Baca Juga: Gubernur Tegur Pj Wali Kota Tak Serampangan Keluarkan Kebijakan
"Ya ini bisa bikin bingung masyarakat. Saya pikir awalnya wali kota selalu koordinasi (dengan provinsi dan pusat), ternyata tidak," katanya.
"Ya ada beberapa poin saran IDI (soal Perwali), tapi dia (Pj Wali Kota Makassar) menyalahi komitmen. Misalnya soal TCM, itu kan solusi dapat hasil cepat dan akurat. Nah, waktu itu pak wali mau tindaklanjuti, memang konsekuensinya keluar cost (biaya), tapi itu lebih bagus dari pada korban nyawa," terang dia, Rabu (27/5/2020).
Lebih jauh, ia menyampaikan kebijakan dan perwali saat ini malah membuat bingung masyarakat. Musababnya, kebijakan Pj Wali Kota yang mengizinkan mal buka dan hajatan resepsi pernikahan tidak selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, diketahui sudah menegur Pj Wali Kota Makassar yang dianggap serampangan membuat kebijakan di tengah pandemi COVID-19 . Teguran itu selaras dengan arahan pemerintah pusat, semisal larangan pembukaan mal hingga fase kedua new normal pada 8 Juni.
Baca Juga: Gubernur Tegur Pj Wali Kota Tak Serampangan Keluarkan Kebijakan
"Ya ini bisa bikin bingung masyarakat. Saya pikir awalnya wali kota selalu koordinasi (dengan provinsi dan pusat), ternyata tidak," katanya.
Lihat Juga :
