Pengembangan Wilayah Metropolitan Mamminasata Perlu Platform Satu Data

Roda perekonomian yang bergulir cepat akan mendorong berbagai pembangunan fisik, seperti gedung perkantoran, perumahan, area rekreasi, dan pusat perbelanjaan. Jika tak memiliki rencana tata ruang yang baik, maka daerah resapan akan hilang dan menimbulkan banjir.

“Pemerintah daerah juga harus membangun jaringan transportasi massal yang layak untuk mengakomodasi pergerakan penduduk, baik untuk bekerja maupun mengirim barang dari desa ke kota. Tentu saja infrastrukur jalan harus bagus sehingga perjalanan akan lancar,” paparnya.

Syafrizal mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan empat pemda terkait pengembangan wilayah Metropolitan Mamminasata.

Hasilnya, ada beberapa pelayanan publik yang harus menjadi perhatian dan ditingkatkan kualitasnya, yakni penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, transportasi, dan mitigasi bencana.

"Kami telah menyepakati perlunya manajemen rekayasa lalu lintas antar kabupaten/kota dalam kawasan Metropolitan Mamminasata. Lalu, harus dilakukan penguatan kelembagaan dalam mengelola Wilayah Metropolitan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan pelayanan publik," tutur Safrizal.

Kedepannya, Ditjen Bina Adwil Kemendagri akan proaktif dalam mendorong koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, seperti Kementerian PUPR, ATR/BPN, Perhubungan, dan Bappenas.

Menurut Safrizal, pihaknya juga akan intens berkomunikasi dengan Gubernur Sulsel sebagai wakil pemerintah pusat dalam Wilayah Metropolitan Mamminasata dan memfasilitasi penciptaan platform digital yang terintegrasi.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam Wilayah Metropolitan Mamminasata harus mengembangkan platform satu data Mamminasata (SDM). Ini untuk mensinkronkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengelolaan Wilayah Metropolitan, khususnya, urban mobility plan dan rencana kontigensi bencana,” pungkasnya.