APBD Jabar Tersedot COVID-19, Dewan Ingatkan Prioritas Sektor Ekonomi

BANDUNG - Pandemi COVID-19 memaksa Pemprov Jabar melakukan refocusing anggaran, agar penanganan COVID-19 berjalan sesuai harapan. Meski begitu, Pemprov Jabar tetap diminta untuk menempatkan program pembangunan ekonomi sebagai program prioritas dalam refocusing APBD yang akan dan sedang berjalan di tahun 2021 ini.

Baca juga: Ridwan Kamil Bawa Kabar Baik, Jabar Kini Bebas Zona Merah COVID-19

"Kepada Gubernur dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melalui pimpinan DPRD Jabar, agar dalam penentuan refocusing anggaran tahun 2021 yang akan dan sedang berjalan, menempatkan bidang pembangunan ekonomi di skala prioritas," ujar Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati di Bandung, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Agus Purwanto, Pria Kalem yang Hancurkan Rumah Mewah karena Dikhianati Istri

Menurut Toleng, sapaan akrabnya, di tengah pandemi yang terjadi saat ini, program yang harus diselamatkan, bahkan seharusnya ditingkatkan adalah pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, pasar dan UMKM.

Toleng juga mengatakan, dalam penyusunan postur belanja pada RAPBD 2022, persoalan itu sering disampaikan sebagai pengingat bahwa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat penting diperhatikan dalam situasi pandemi seperti saat ini.

"Ini kami sampaikan ulang mengingat beberapa kali situasi sering melemahkan daya ingat kita soal betapa pentingnya pembangunan sektor perekonomian di Jawa Barat. Ini untuk memberi jalan bagi upaya pembangunan ketahanan pangan masyarakat kita," jelas Toleng.

Toleng pun menyinggung sektor pariwisata yang kini semakin lesu. Dengan kondisi tersebut, politisi PKB ini juga menyampaikan bahwa Gubernur Jabar hendaknya memperhatikan semua pelaku usaha di sektor ini, terutama yang mengalami kesusahan akibat pandemi. "Program akselerasi dibutuhkan, bukan pencitraan saja," tegasnya.

Lebih lanjut Toleng mengatakan, Komisi II DPRD Jabar juga sudah mengajukan pelaksanaan program penanggulangan pandemi COVID-19 di Jabar, terutama pada sektor pemulihan perekonomian atas nama pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk sektor kesehatan masyarakat kepada Gubernur Jabar melalui pimpinan DPRD Jabar.

"Saya dikabari dari pimpinan bahwa pertanyaan dan permintaan keterangan sudah disampaikan oleh pimpinan DPRD ke Gubernur dan kita sedang menunggu respons saudara Gubernur," ungkap Ketua Mada PPM Jabar itu.

Toleng menambahkan, situasi darurat saat ini menimbulkan pertanyaan dari tokoh-tokoh masyarakat dan para aktivis di Jabar kepada komisi II DPRD Jabar. "Tapi kami taat prosedur, semua hal kami sampaikan ke pimpinan DPRD," ujarnya.