Jabatan Kursi Pimpinan DPRD di Tiga Daerah Masih Kosong

MAKASSAR - Sebanyak tiga daerah yang kursi pimpinannya di DPRD masih kosong. Ketiga daerah tersebut ialah Pangkep, Luwu Timur (Lutim) dan Kepulauan Selayar.

Kursi pimpinan di Pangkep ialah Wakil Ketua DPRD. Posisi ini ditinggalkan oleh Andi Ilham Zainuddin (AIZ) yang memilih mundur dari jabatannya, karena ikut bertarung di Pilkada 2020.

Sementara kursi pimpinan di Lutim yakni Ketua DPRD . Jabatan ini sebelumnya diamanahkan kepada Amran Syam, namun yang bersangkutan meninggal dunia.



Jabatan pimpinan parlemen di Pangkep dan Lutim ialah milik Golkar. Beringin berhasil mengunci kursi pimpinan di dua daerah tersebut, hasil Pileg 2019 lalu.

Adapun kursi pimpinan di Kepulauan Selayar ialah Wakil Ketua DPRD. Jabatan ini sebelumnya ditempati oleh Ketua DPD PAN Kepulauan Selayar, Suryani Ramli. Namun yang bersangkutan juga meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Ketua DPD II Golkar Pangkep, Andi Ilham Zainuddin (AIZ) mengatakan, proses pengisian pimpinan DPRD Pangkep sedianya sudah diproses sudah lama. Sejak masih dijabat oleh Plt Ketua Golkar Pangkep, Sofyan Syam pengusulannya sudah dilakukan.

“Sudah kami usulkan beberapa waktu lalu, bahkan sebelum saya terpilih menjadi ketua (DPD). Nama itu dikirim ke DPD I (Golkar Sulsel) saat pak Sofyan Syam menjabat Plt,” kata AIZ saat dihubungi pada Rabu (16/6/2021).

Mantan Ketua DPRD Pangkep ini menuturkan, tak semua nama legislator yang diusulkan sebagai pimpinan dewan. Melainkan hanya ada tiga nama yang direkomendasikan DPD II kepada DPD I, untuk selanjutnya diteruskan ke DPP.



“Dari delapan nama, hanya tiga yang kita usulkan. Kami sementara menunggu hasilnya dari Ketua DPD I (Taufan Pawe),” ucap mantan Calon Bupati Pangkep 2020 ini.

Soal kekosongan Ketua DPRD Lutim, DPD I sudah melakukan uji kelayakan terhadap enam legislator DPRD Lutim. Mereka diantaranya ialah Najamuddin, Badawi Alwi, Arifin, Wahidin Wahid, Heryanti Harun dan Mahading.

Wakil Sekretaris Komunikasi Publik DPD I Golkar Sulsel, Zulham Arief menuturkan, tahapan fit and proper test untuk calon ketua DPRD ini memang tak ada dalam pedoman organisasi. Namun dilakukan demi menunjukkan transparansi di tubuh beringin.

"Pak Taufan Pawe ingin menghadirkan paradikma baru di Partai Golkar. Keterbukaan bahwa Golkar ini partai cerdas. Bukan kita memilih like dan dislike. Jadi memang kita lihat cara menjawabnya bagaimana dalam uji kelayakan ini," sebut Zulham.

Menurut Zulham, karena lembaga legislatif maka harus selektif dalam menentukan pemimpinnya. Makanya dibutuhkan keterbukaan dan orang yang tepat.

"Prosesnya setelah pleno DPD II, lalu mengusulkan ke DPD I. Nanti DPD I yang akan pilih siapa yang diusulkan ke DPP,” beber Zulham.

Sekertaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng menambahkan pihkanya masih menunggu surat balasan dari DPP. Nantinya DPP akan menentukan siapa yang pantas menjadi Ketua DPRD. "Sementara berproses, kami masih menunggu juga," tambahnya.


Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Muh Rusdi soal kursi pimpinan DPRD Kepulauan Selayar disebutnya masih berproses. “Belum ditentukan,” singkatnya.