PLN dan KPK Rakor Bahas Penyelamatan Aset Negara di Sulawesi Tengah

PALU - KPK dan PLN kembali melakukan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka pengamanan aset milik negara di Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (20/5). Rapat dilakukan di kantor PLN UP3 Palu.

Dalam rakor tersebut, PLN menyampaikan target pengamanan aset di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 710 persil tanah. Semua itu tersebar di 8 kota dan kabupaten.

, Dwi Wibihandoko mengatakan, dalam pelaksanaanya, pihaknya menghadapi beberapa kendala untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan.

" PLN terus berupaya menyelamatkan aset milik negara, dalam hal ini fisik lahan telah kami kelola, secara administrasi terdapat beberapa kendala diantaranya terdapat tumpang tindihnya sertifikat. Selain itu ada beberapa pemilik sertifikat yang telah meninggal dunia dan ahli waris yang dalam proses identifikasi keberadaannya," beber Dwi dalam siaran persnya.

.

"Kami berharap dengan adanya diskusi ini maka tantanganan yang kami hadapi dapat dengan cepat teratasi, karena adanya masukan dari KPK yang lebih memahami dari sisi hukum," ujar Anis, General Manager PLN UIP Sulawesi.

Kasatgas Korsupgah Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK, Niken Ariati menyampaikan, pengamanan aset penting untuk segera dilaksanakan guna meminimalisir potensi masalah terkait aset, sekaligus menjaga aset dari penguasaan fisik pihak yang tidak berkepentingan.

.

"Terkait tumpang tindih sertifikat selanjutnya kita akan mengundang Kejaksaan, pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembahasaan secara bersama" tutup Niken.