Ini Aturan Pengendalian Transportasi di Jabar, Pelanggar Terancam Sanksi Pidana

loading...
Ini Aturan Pengendalian Transportasi di Jabar, Pelanggar Terancam Sanksi Pidana
Kegiatan simulasi penyekatan pemudik di pintu Tol Palimanan pada Kamis (29/4/2021) lalu. Foto/Humas Jabar
BANDUNG - Satgas COVID-19 Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H/2021 menyusul kebijakan larangan mudik Lebaran .

Baca juga: 3 Hari Jelang Larangan Mudik Lebaran, Tol Cipali Dipadati Kendaraan Pemudik

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari menegaskan, aturan perjalanan mudik dan wisata yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 pusat hingga daerah sudah jelas.

Baca juga: Tujuh Kendaraan Tak Layak Jalan Kena Razia di Rest Area Tol Purbaleunyi

"Kami dari Satgas Nasional, Satgas Provinsi, pak Gubernur dan jajaran, pemahamannya sudah satu bahwa perjalanan antarkota, antarkabupaten, dan antarprovinsi selama periode mudik 6-17 Mei tidak diperkenankan, kecuali dalam aglomerasi kota," tegas Hery di Bandung, Senin (3/5/2021).



Hery menjelaskan, dalam SE Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H disebutkan bahwa terdapat peniadaan mudik.

Menurut Hery, jika SE tersebut dicermati, khususnya poin f nomor 3, pelaku perjalanan pada kurun waktu larangan mudik Lebaran 2021 sudah jelas, yakni yang melakukan perjalanan dalam maupun luar negri dengan tujuan mudik dan wisata.

"Jadi sudah jelas eksplisit dan dijelaskan (dalam SE Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan adendum), sudah clear. Di sana dijelaskan yang dikecualikan itu yang emergency, persalinan, hamil, meninggal, sakit keras dan sejenisnya," papar Hery.

Selain itu, pengecualian juga berlaku bagi pelaku perjalanan dalam rangka tugas, dalam rangka kedinasan ASN, Polri, pegawai swasta, pekerja informal, dan masyarakat umum dengan syarat menyertakan surat izin (print out) atasan atau kepala desa.

"Syarat lainnya, menyertakan pula keterangan bebas dari COVID-19 dengan berbagai metode," sebut Hery.



Oleh karenanya, Hery meminta masyarakat menahan diri melakukan perjalanan mudik demi keselamatan bersama. Selain itu, warga diharapkan tidak melakukan rekayasa syarat perjalanan demi lolos dari jeratan larangan mudik.

Dia memperingatkan masyarakat Jabar agar tidak coba-coba melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen izin perjalanan dan dokumen kesehatan. Pasalnya, kata Hery, akan ada delik pemalsuan pidana yang akan diproses pihak kepolisian.

Ancaman sanksi pidana juga berlaku bagi masyarakat yang melakukan modus mengirimkan barang-barang terlebih dahulu, kemudian berpakaian ala kadarnya seperti dengan mengenakan sandal jepit seperti tidak akan bepergian jauh.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top