Disebut Digaji Rp18 Juta Sebagai Stafsus, Putri Nurdin Bilang Begini

MAKASSAR - Putri Fatima Nurdin, anak Gubernur Sulsel Non Aktif Nurdin Abdullah, dinonaktifkan sebagai staf khusus di Pemprov Sulsel. Disebut-sebut gajinya sebagai staf khusus (stafsus) Gubernur sangat fantastis yakni Rp 18 juta.

Hal ini membuat Putri angkat bicara terkait dengan gajinya yang dinilai fantastis tersebut, sebagai stafsus saat ayahnya masih menjabat.

"Kalau saya pribadi sebagai sespri bapak gubernur setiap bulannya menerima Rp8 juta rupiah perbulan, itu dengan beban kerja mengikuti jadwal pak gubernur . Bapak mulai beraktivitas setiap hari sekitar jam 7 pagi dan selesainya tidak tentu, kalau sedang padat kadang selesai jam 11 malam," ujarnya.



Dirinya menjelaskan, Staf Khusus Gubernur itu ada 10 orang dengan pembagian kerja yang sangat jelas untuk mendukung semua aktivitas Gubernur.

"Dan sebagian besar memang selalu menempel di semua kegiatan bapak di dalam dan luar kota. Kalau keluar kota, kami dapat SPPD sekitar 200-300 ribu perhari. Jadi Rp18 juta itu hitungan dari mana? Mungkin yang lihat datanya tidak teliti, dia lihatnya data rapel gaji 2 bulan," ungkapnya.

Putri mengaku, sejak Ayahnya memutuskan terjun ke politik, pihak keluarga sering mendapat fitnah.

"Sejak awal bapak memutuskan terjun ke dunia politik, bapak selalu sampaikan bahwa resiko fitnah itu sangat besar," katanya.

Mulai sejak awal kepemimpinan Nurdin Abdullah di Bantaeng, bunyi ambulans hibah dari Jepang pun dianggap meresahkan warga. Namun sekarang terbukti, kehadiran ambulans tersebut, berhasil menekan angka kematian ibu melahirkan di Bantaeng hingga 0 kasus.



Saat Nurdin Abdullah jadi Bupati Bantaeng, ibu-ibu hamil dijemput ambulans secara gratis oleh Pemkab, baik berobat maupun saat akan melahirkan.

Contoh lain, adalah berbagai fitnah saat kampanye gubernur, kemudian isu-isu saat hak angket.

"Jadi ini kami anggap sebagai kerikil dalam perjalanan hidup keluarga kami. Satu hal yang pasti kami sekeluarga tetap saling menguatkan bersama Bapak," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan penonaktifan Staf Khusus Gubernur. SK itu ditandatangani langsung Pelaksana tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

"Penonaktifan dilakukan karena ada beberapa alasan. Selain soal beban gaji, mereka juga diketahui sudah tidak bekerja," kata Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Sulsel, Andi Rahmi Bahariwaty.