Pemerintah Daerah Harus Proaktif Cegah Masyarakat Mudik Lebaran
loading...
Melonjaknya kasus positif virus Corona, menjadi risiko jika masyarakat tetap ngotot mudik. Diketahui, pemerintah telah melarang mudik Lebaran tahun ini. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat telah mengumumkan larangan mudik lebaran tahun ini untuk mencegah kembali melonjaknya kasus positif Covid-19. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam mencegah masyarakat melakukan mudik.
Menurut Ahli Penyakit Tropik dan Infeksi, dr Erni Juwita Nelwan, pencegahan agar masyarakat tidak mudik tidak bisa hanya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun harus berupaya mencegah masyarakat mudik. Koordinasi antar daerah bisa jadi salah satu cara.
"Lakukan sistem isolasi sebelum keluar masuk suatu daerah, bahkan yang ekstrem swab buat semua pendatang yang biayanya bisa sharing," ucapnya.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah masyarakat yang bersikeras mudik. "Edukasi risiko dan manfaat, lakukan tindakan yang simpatik dalam melarang, dan ada aturan yang tegas buat semua," ucap Erni.
Kemudian, tempat wisata seharusnya tidak boleh dibuka selama ada larangan mudik Lebaran. "Kalau tidak boleh mudik, tidak boleh juga wisata ya," tutur Erni.
Sementara itu, Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, Indonesia akan menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19 jika mudik tidak bisa dikendalikan.
"Itu suatu hal yang tidak bisa dibantah. Itu satu hukum biologi. Bahwa kasusnya terlihat atau tidak, itu lain soal," ujar Dicky Budiman secara terpisah.
Dia berpendapat bahwa tidak terlihat bukan berarti tidak ada kasus. "Ini yang harus dipahami. Apalagi sekarang ada strain baru begitu cepat menular, bukan berarti tidak terjadi infeksi penularan ketika arus mobilisasi relatif tinggi, itu tetap terjadi," kata Dicky.
Menurutnya, pemerintah bisa memperkuat regulasi untuk mencegah banyaknya masyarakat yang ngotot mudik lebaran. "Misalnya perkantoran, ASN, BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan juga diimbau untuk tidak mudik, kecuali lebih banyak sifatnya stafcation aja," ujar Dicky.
Menurut Ahli Penyakit Tropik dan Infeksi, dr Erni Juwita Nelwan, pencegahan agar masyarakat tidak mudik tidak bisa hanya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun harus berupaya mencegah masyarakat mudik. Koordinasi antar daerah bisa jadi salah satu cara.
"Lakukan sistem isolasi sebelum keluar masuk suatu daerah, bahkan yang ekstrem swab buat semua pendatang yang biayanya bisa sharing," ucapnya.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah masyarakat yang bersikeras mudik. "Edukasi risiko dan manfaat, lakukan tindakan yang simpatik dalam melarang, dan ada aturan yang tegas buat semua," ucap Erni.
Kemudian, tempat wisata seharusnya tidak boleh dibuka selama ada larangan mudik Lebaran. "Kalau tidak boleh mudik, tidak boleh juga wisata ya," tutur Erni.
Sementara itu, Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, Indonesia akan menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19 jika mudik tidak bisa dikendalikan.
"Itu suatu hal yang tidak bisa dibantah. Itu satu hukum biologi. Bahwa kasusnya terlihat atau tidak, itu lain soal," ujar Dicky Budiman secara terpisah.
Dia berpendapat bahwa tidak terlihat bukan berarti tidak ada kasus. "Ini yang harus dipahami. Apalagi sekarang ada strain baru begitu cepat menular, bukan berarti tidak terjadi infeksi penularan ketika arus mobilisasi relatif tinggi, itu tetap terjadi," kata Dicky.
Menurutnya, pemerintah bisa memperkuat regulasi untuk mencegah banyaknya masyarakat yang ngotot mudik lebaran. "Misalnya perkantoran, ASN, BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan juga diimbau untuk tidak mudik, kecuali lebih banyak sifatnya stafcation aja," ujar Dicky.
Lihat Juga :
