Pemkot Bogor Distribusi Bansos 27 April dan Pemkab Bogor Sebelum Puasa
Minggu, 19 April 2020 - 09:50 WIB
loading...
Pemerintah Kota Bogor baru akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi virus Corona atau COVID-19 pada 27 April 2020. Ilustrasi/SINDONews
A
A
A
BOGOR - Pemerintah Kota Bogor baru akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi virus Corona atau COVID-19 pada 27 April 2020. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bogor direncanakan mendistribusikan bansos sebelum bulan Ramadhan
"Pemkot hingga saat ini belum mendistribusikan bantuan, kecuali yang sekarang adalah bantalan jaring pengaman sosial yang kami peroleh dari donatur. Bukan dari uang uang negara. Meski jumlahnya relatif karena sifatnya bantalan saja, seperti bantuan APD, masker itu akan dibeli," jelas Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Minggu (19/04/2020).
Dedie yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor menyebutkan saat ini pihkanya terkendala pada penganggaran dan pertanggungjawaban kuasa pengguna anggarannya.
"Sekarang ini karena persoalan penganggaran tadi sedang finalisasi dan mulai siapa yang akan bertanggungjawab dalam pendistribusiannya APD, masker dan sebagainya. Makanya kemarin dipilihnya Bu Retno (Kepala Dinas Kesehatan) agar adanya Kuasa Pengguna Anggaran, yang nantinya dipakai untuk pembelian peralatan dan lain-lain," katanya.
Dia menuturkan, jumlah total yang menerima bantuan itu yakni kurang lebih 122.000 kepala keluarga, dengan rincian 71.000 yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 55.000 non DTKS.
"Yang bisa ditanggulangi oleh Pemprov Jawa Barat sekitar 31.000. Kemudian sisanya ada yang ditanggulangi 30 ribu oleh Kemensos, ada juga yang ditanggulangi oleh bantuan Presiden. Nah sisanya lagi oleh Pemkot, ini juga harus terukur, berapa nanti yang akan diturunkan baik Kemensos, maupun bantuan presiden," jelasnya.
Jadi, lanjut Dedie, pihaknya merencanakan paling tidak Pemkot sedang berusaha untuk mencadangkan sampai 50.000 kepala keluarga yang nilainya Rp600.000.
"Pemkot hingga saat ini belum mendistribusikan bantuan, kecuali yang sekarang adalah bantalan jaring pengaman sosial yang kami peroleh dari donatur. Bukan dari uang uang negara. Meski jumlahnya relatif karena sifatnya bantalan saja, seperti bantuan APD, masker itu akan dibeli," jelas Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Minggu (19/04/2020).
Dedie yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor menyebutkan saat ini pihkanya terkendala pada penganggaran dan pertanggungjawaban kuasa pengguna anggarannya.
"Sekarang ini karena persoalan penganggaran tadi sedang finalisasi dan mulai siapa yang akan bertanggungjawab dalam pendistribusiannya APD, masker dan sebagainya. Makanya kemarin dipilihnya Bu Retno (Kepala Dinas Kesehatan) agar adanya Kuasa Pengguna Anggaran, yang nantinya dipakai untuk pembelian peralatan dan lain-lain," katanya.
Dia menuturkan, jumlah total yang menerima bantuan itu yakni kurang lebih 122.000 kepala keluarga, dengan rincian 71.000 yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 55.000 non DTKS.
"Yang bisa ditanggulangi oleh Pemprov Jawa Barat sekitar 31.000. Kemudian sisanya ada yang ditanggulangi 30 ribu oleh Kemensos, ada juga yang ditanggulangi oleh bantuan Presiden. Nah sisanya lagi oleh Pemkot, ini juga harus terukur, berapa nanti yang akan diturunkan baik Kemensos, maupun bantuan presiden," jelasnya.
Jadi, lanjut Dedie, pihaknya merencanakan paling tidak Pemkot sedang berusaha untuk mencadangkan sampai 50.000 kepala keluarga yang nilainya Rp600.000.
Lihat Juga :
