Rakor Bersama KPK, Gubernur Sampaikan Kondisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Kalteng
loading...
A
A
A
Tak ketinggalan, data manajemen aset daerah, yaitu aset tanah di Pemprov Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng terdata berjumlah 17.436. Dengan kondisi 5.286 di antaranya sudah bersertifikat dan 12.150 lainnya belum bersertifikat.
Sementara data aset tanah pemda, baik provinsi maupun kabupaten yang masih berada di kawasan hutan terhitung sejumlah 950 lahan dengan luas 7.440.129 meter persegi.
“Menjadi perhatian khusus bagi kami di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menata dengan lebih baik lagi dalam melakukan manajemen dan pendayagunaan terhadap aset daerah," tutur Sugianto Sabran.
Dalam rakor teraebut, turut hadir Ketua DPRD Provinsi KaltengWiyatno, Sekretaris Daerah Provinsi KaltengFahrizal Fitri, serta Bupati/Wali Kota Se-Kalteng. Kemudian, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK Brigjen PolisiBahtiar Ujang, Kasatgas Pencegahan Direktorat III Wilayah 2 Koordinasi dan Supervisi KPK RI EdiSuryanto, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng dan Kepala Perwakilan BPKP KaltengSetia Pria Husada. (CM)
Sementara data aset tanah pemda, baik provinsi maupun kabupaten yang masih berada di kawasan hutan terhitung sejumlah 950 lahan dengan luas 7.440.129 meter persegi.
“Menjadi perhatian khusus bagi kami di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menata dengan lebih baik lagi dalam melakukan manajemen dan pendayagunaan terhadap aset daerah," tutur Sugianto Sabran.
Dalam rakor teraebut, turut hadir Ketua DPRD Provinsi KaltengWiyatno, Sekretaris Daerah Provinsi KaltengFahrizal Fitri, serta Bupati/Wali Kota Se-Kalteng. Kemudian, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK Brigjen PolisiBahtiar Ujang, Kasatgas Pencegahan Direktorat III Wilayah 2 Koordinasi dan Supervisi KPK RI EdiSuryanto, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng dan Kepala Perwakilan BPKP KaltengSetia Pria Husada. (CM)
(ars)
Explore More