Bapenda Luwu Gandeng Kejaksaan Atasi Tunggakan Pihak Ketiga
loading...
Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
LUWU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu selaku jaksa pengacara negara dalam menangani tunggakan tagihan pihak ketiga.
Dimulainya kerja sama ini terungkap dalam rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Bapenda , Rabu 17 Maret kemarin. Rapat ini dihadiri kedua pihak, Kepala Bapenda Luwu , Muhammad Rudi dan Kajari Luwu, Erny Veronika Maramba.
Rudi menyampaikan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu fokus untuk melakukan penagihan terhadap sejumlah pihak ketiga, tagihan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi target piutang yang dimiliki sejumlah pihak.
"Kita fokus untuk melakukan penagihan terhadap pihak ketiga yang tercatat sebagai item pendapatan daerah tetapi sampai saat ini belum dibayarkan," terang Rudi.
Disebutkan, beberapa tagihan tersebut akhirnya menjadi tunggakan dan di antaranya ada yang menjadi temuan kerugian negara.
Mantan Kepala Bappeda ini menjelaskan, walaupun terdapat proses penagihan melalui tuntutan perbendaharan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR), namun pihaknya akan tetap melakukan pendekatan persuasif.
"Misalnya denda kontraktor yang tidak disetorkan, maupun kelebihan bayar oleh pemerintah yang harus dikembalikan. Selain itu juga, kami melibatkan Kejaksaan Negeri Luwu , sebagai jaksa pengacara negara untuk membantu kami menangani hal ini," sebutnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu , Erny Veronica Maramba menjelaskan, pemerintah daerah memang dapat menunjuk kejaksaan sebagai pengacara negara, hal ini sendiri sesuai dengan UU tentang kejaksaan.
Dimulainya kerja sama ini terungkap dalam rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Bapenda , Rabu 17 Maret kemarin. Rapat ini dihadiri kedua pihak, Kepala Bapenda Luwu , Muhammad Rudi dan Kajari Luwu, Erny Veronika Maramba.
Rudi menyampaikan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu fokus untuk melakukan penagihan terhadap sejumlah pihak ketiga, tagihan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi target piutang yang dimiliki sejumlah pihak.
"Kita fokus untuk melakukan penagihan terhadap pihak ketiga yang tercatat sebagai item pendapatan daerah tetapi sampai saat ini belum dibayarkan," terang Rudi.
Disebutkan, beberapa tagihan tersebut akhirnya menjadi tunggakan dan di antaranya ada yang menjadi temuan kerugian negara.
Mantan Kepala Bappeda ini menjelaskan, walaupun terdapat proses penagihan melalui tuntutan perbendaharan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR), namun pihaknya akan tetap melakukan pendekatan persuasif.
"Misalnya denda kontraktor yang tidak disetorkan, maupun kelebihan bayar oleh pemerintah yang harus dikembalikan. Selain itu juga, kami melibatkan Kejaksaan Negeri Luwu , sebagai jaksa pengacara negara untuk membantu kami menangani hal ini," sebutnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu , Erny Veronica Maramba menjelaskan, pemerintah daerah memang dapat menunjuk kejaksaan sebagai pengacara negara, hal ini sendiri sesuai dengan UU tentang kejaksaan.
Explore More