Minta Libatkan Masyarakat Adat, MPSI: PSN Wanam Harus Jamin Pendidikan Anak Papua
Jum'at, 24 Juli 2026 - 13:23 WIB
loading...
Ketua Bidang Advokasi Yayasan MPSI Muhammad Dede Gusli mengatakan, PSN Wanam harus menjamin pendidikan anak Papua. Foto/SindoNews
A
A
A
PAPUA - Percepatan pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Kabupaten Merauke, harus melibatkan masyarakat adat. Hal itu agar tidak menimbulkan dampak sosial yang mengancam keberlangsungan pendidikan anak dan memperbesar risiko marginalisasi masyarakat adat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Muhammad Dede Gusli Piliang dalam Konsultasi Publik bertajuk "Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul" yang digelar di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7/2026).
"Pembangunan berskala besar pada prinsipnya merupakan instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan negara melindungi hak-hak dasar masyarakat, terutama hak anak atas pendidikan serta hak masyarakat adat untuk tetap hidup dan berkembang sesuai identitas budayanya,” kata Gusli.
Baca juga: PSN Papua Tetap Perhatikan Kelestarian Lingkungan dan Serap Ribuan Tenaga Kerja OAP
Menurut Gusli, PSN Wanam harus menjadi contoh pembangunan yang inklusif. "Jangan sampai pembangunan justru menggeser ruang hidup masyarakat adat, mengganggu akses pendidikan anak-anak, atau melahirkan bentuk-bentuk marginalisasi baru akibat masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Muhammad Dede Gusli Piliang dalam Konsultasi Publik bertajuk "Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul" yang digelar di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7/2026).
"Pembangunan berskala besar pada prinsipnya merupakan instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan negara melindungi hak-hak dasar masyarakat, terutama hak anak atas pendidikan serta hak masyarakat adat untuk tetap hidup dan berkembang sesuai identitas budayanya,” kata Gusli.
Baca juga: PSN Papua Tetap Perhatikan Kelestarian Lingkungan dan Serap Ribuan Tenaga Kerja OAP
Menurut Gusli, PSN Wanam harus menjadi contoh pembangunan yang inklusif. "Jangan sampai pembangunan justru menggeser ruang hidup masyarakat adat, mengganggu akses pendidikan anak-anak, atau melahirkan bentuk-bentuk marginalisasi baru akibat masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan," ujarnya.
Lihat Juga :
