Rakor dengan 54 Pendamping, Wabup Maros Tekankan Akurasi Penerima PKH
Rabu, 17 Maret 2021 - 20:11 WIB
loading...
Seorang warga memperlihatkan uang tunai yang diterima lewat salah satu bantuan pemerintah. Foto: Ilustrasi/Dok
A
A
A
MAROS - Sebanyak 54 tenaga pendamping program keluarga harapan (PKH) ikut dalam rapat koordinasi di ruang pola kantor Bupati Maros , Rabu (17/3/2021).
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari mengatakan, rapat koordinasi ini sebagai upaya memaksimalkan aktualisasi data terpadu penanganan kemiskinan lintas sektoral menuju Maros lebih sejahtera.
Baca juga: Bantuan PKH di Pangkep Diharap Bisa Kurangi Angka Stunting
"Penanganan ini harus kita lakukan bersama untuk mendapatkan formulasi yang tepat dan cepat, karena itulah kita duduk bersama seluruh SDM PKH se-Kabupaten Maros. Ini merupakan bagian dari upaya aktualisasi data terpadu, dengan harapan dapat menggugah kesadaran masyarakat agar tidak lagi ditemukan masyarakat yang tidak tertangani," jelasnya.
MenurutSuhartina, antara pemerintah baik Dinas Sosial, pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan, harus bekerja bersama-sama dengan tim pendamping PKH ,agar data yang ada di kabupaten bisa menjadi satu kesatuan."Supaya data itu bisa disampaikan ke kecamatan agar tidak ada data tumpang tindih," sebutnya.
Dia juga mengatakan kalau nantinya setiap bulan akan ada evaluasi kinerja terhadap para pendamping PKH .
Baca juga: Anggaran Dipangkas Rp32 M, Pemkab Maros Bahas Ulang Program
"Jadi pemikiran warga harus diubah, karena selama ini kalau ada bantuan turun, tiba-tiba menjadi miskin. Bahkan seharusnya mereka yang sudah bisa mandiri, bisa melaporkan ke dinas terkait agar namanya dikeluarkan dan bisa diberikan kepada yang membutuhkan," harapnya.
Dia juga mengimbau agar SDM PKH objektif dalam mendata, dengan betul-betul melihat warga yang membutuhkan bantuan.
Suhartina juga mengurai bahwa saat ini jumlah penerima PKH sebanyak 14.009 keluarga, bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 23.309 keluarga, bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 11.172 keluarga.
Baca juga: Pemkab Maros Gelar Musrenbang Anak, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Maros, Prayitno mengatakan, PKH merupakan salah satu program untuk membantu masyarakat miskin. Di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen.
"Ada sekitar 14.000 yang masuk dalam program PKH . Di mana yang masuk itu memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas dan anak sekolah," jelas Prayitno.
Sedangkan warga miskin yang tidak memiliki komponen itu secara tidak langsung tidak bisa menjadi penerima PKH. Tapi bantuan sosial lainnya seperti BPNT .
Baca juga: Sidak, Bupati Maros Temukan Puluhan ASN Tak Hadir Usai Libur Isra Mikraj
Dia mengatakan, terdapat 54 orang tenaga pendamping PKH di Kabupaten Maros.
"Tiap tahun ada warga yang tergraduasi ketika komponen dipersyaratkan tak ada lagi atau bisa jadi sudah mandiri," pungkas Prayitno.
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari mengatakan, rapat koordinasi ini sebagai upaya memaksimalkan aktualisasi data terpadu penanganan kemiskinan lintas sektoral menuju Maros lebih sejahtera.
Baca juga: Bantuan PKH di Pangkep Diharap Bisa Kurangi Angka Stunting
"Penanganan ini harus kita lakukan bersama untuk mendapatkan formulasi yang tepat dan cepat, karena itulah kita duduk bersama seluruh SDM PKH se-Kabupaten Maros. Ini merupakan bagian dari upaya aktualisasi data terpadu, dengan harapan dapat menggugah kesadaran masyarakat agar tidak lagi ditemukan masyarakat yang tidak tertangani," jelasnya.
MenurutSuhartina, antara pemerintah baik Dinas Sosial, pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan, harus bekerja bersama-sama dengan tim pendamping PKH ,agar data yang ada di kabupaten bisa menjadi satu kesatuan."Supaya data itu bisa disampaikan ke kecamatan agar tidak ada data tumpang tindih," sebutnya.
Dia juga mengatakan kalau nantinya setiap bulan akan ada evaluasi kinerja terhadap para pendamping PKH .
Baca juga: Anggaran Dipangkas Rp32 M, Pemkab Maros Bahas Ulang Program
"Jadi pemikiran warga harus diubah, karena selama ini kalau ada bantuan turun, tiba-tiba menjadi miskin. Bahkan seharusnya mereka yang sudah bisa mandiri, bisa melaporkan ke dinas terkait agar namanya dikeluarkan dan bisa diberikan kepada yang membutuhkan," harapnya.
Dia juga mengimbau agar SDM PKH objektif dalam mendata, dengan betul-betul melihat warga yang membutuhkan bantuan.
Suhartina juga mengurai bahwa saat ini jumlah penerima PKH sebanyak 14.009 keluarga, bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 23.309 keluarga, bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 11.172 keluarga.
Baca juga: Pemkab Maros Gelar Musrenbang Anak, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Maros, Prayitno mengatakan, PKH merupakan salah satu program untuk membantu masyarakat miskin. Di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen.
"Ada sekitar 14.000 yang masuk dalam program PKH . Di mana yang masuk itu memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas dan anak sekolah," jelas Prayitno.
Sedangkan warga miskin yang tidak memiliki komponen itu secara tidak langsung tidak bisa menjadi penerima PKH. Tapi bantuan sosial lainnya seperti BPNT .
Baca juga: Sidak, Bupati Maros Temukan Puluhan ASN Tak Hadir Usai Libur Isra Mikraj
Dia mengatakan, terdapat 54 orang tenaga pendamping PKH di Kabupaten Maros.
"Tiap tahun ada warga yang tergraduasi ketika komponen dipersyaratkan tak ada lagi atau bisa jadi sudah mandiri," pungkas Prayitno.
(luq)
Lihat Juga :
