Dunia Pendidikan Banyak PR, Ini Solusi Legislator Jabar Hilal Hilmawan

INDRAMAYU - Anggota DPRD Provisi Jawa Barat, Hilal Hilmawan mengungkapkan bahwa dunia pendidikan di Jawa Barat (Jabar) masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR). Salah satunya adalah belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Profesi Guru di Jabar. Oleh karenanya, ia menyatakan dengan tegas dirinya akan mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang perlindungan profesi guru.

“Sesuai amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu, maka guru di Jawa Barat, termasuk di Indramayu harus mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, saya akan usulkan Rapeda tentang perlindungan profesi guru di DPRD Jabar,” ujar Hilal Hilmawandalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jumat (5/3/2021).

Hal ini menurutnya, diketahui saat ia melakukan pertemuan dengan para kepala SMA/SMK di Indramayu pada Kamis (4/3/2021). Dalam pertemuan yang merupakan bagian dari kegiatan reses ke-II tahun Sidang 2020-2021 DPRD Jabar untuk Dapil XII (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon) ini, Hilal menerima banyak PR terkait pendidikan di Jabar, khususnya di Indramayu.

PR lainnya kata dia, saat ini di Indramayu masih banyak ruang belajar siswa di sekolah yang membutuhkan perbaikan dan juga sarana prasarana pendidikan yang belum memadai. Ini belum lagi soal banyak lulusan SMP/MTS sederajat yang enggan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK sederajat. Baca: Setahun Buron, Tersangka Penganiayaan di Tareran Diciduk Tim Resmob Polres Minsel.

“Sangat banyak keluhan dalam dunia pendidikan. Paling tidak saya menangkap ada sekitar 15 keluhan yang kami terima, mulai dari masalah sarana dan prasarana yang belum memadai, masalah Cabang Dinas Pendidikan yang belum punya kantor, hingga masalah rendahnya honor guru, termasuk bahkan kepala sekolah,” jelas politikus Partai Golkar yang juga alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia ini.

Dalam kesempatan itu, Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kabupaten Indramayu H Eno Suwarno membenarkan bahwa dunia pendidikan khususnya tingkat SMA/SMK masih memiliki banyak PR. Baca Juga: Dua Bulan, Bea Cukai Bandung Sita 1 Juta Batang Rokok Bodong.

“KebijakanPenerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)dengan memenuhi ruangan belajar,berimbas pada sekolah swasta menjadi RKK atau Ruang Kelas Kosong. Sementara, hidup matinya sekolah swasta itu, dari murid. Oleh karena itu, kepada anggota DPRD Jabar, Hilal Hilmawan, agar memperjuangkan aspirasi sekolah swasta, terutama bisa dikeluarkan kebijakan dari Dinas Pendidikan Jabar tentang PPDB yang bisa berdampak positif bagi sekolah swasta,” kata Eno Swarno penuh harap.