Mulai April TPP Pegawai-Pejabat Pemkot Makassar Dipotong 30 Persen

MAKASSAR - Lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun drastis, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terpaksa memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pejabat dan pegawai sebesar 30 persen.

"Dalam rangka mengatasi pandemik ini, Pemerintah Kota Makassar, kami sudah memutuskan, saya sudah tandatangani surat SK-nya bahwa kami akan melakukan pemotongan TPP," ungkap Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb melalui saluran telekonfrence, kemarin.

Kata Dia, pemotongan tersebut dipastikan hingga mencapai 30 pejabat bagi seluruh jabatan struktural. Meski demikian Iqbal mengecualikan pemotongam tersebut kepada para pekerja-pekerja lapangan. Hanya pekerja yang Work From Home (WFH) yang dikonfirmasikan terkena kebijakan ini.

"Pemotongan ini dikecualikan bagi aparat, OPD-OPD yang langsung terjun ke lapangan dalam mengatasi Pandemik Covid-19, semisal dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, badan bencana dan Damkar, pokoknya yang langsung yang tidak ada WFH-nya," jelasnya.

Iqbal berharap upaya ini dapat lebih membantu anggaran untuk penyelesaian Covid-19 di Kota Makassar. Total anggaran dari pemotongan tersebut mencapai Rp50 milliar, dianggap cukup tinggi dan dapat membantu cukup banyak pada anggaran penyelesaian covid.

"Memang itu kurang menggembirakan bagi kita semua, tapi itu adalah untuk menggembirakan bagi nurani kita," ujarnya.

Sementara itu terpisah Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rahmat Mappatoba yang dihubungi via seluler menjelaskan bahwa pemotongan tersebut rencana dimulai untuk periode April dan seterusnya.

Dirinya menjelaskan dengan pemotongan itu, pemkot bisa menghemat hingga Rp5 milliar perbulannya. "Rencana itu semua mau dialihakan ke Covid-19," ujarnya.