Polemik Pelantikan Kepala Daerah, Legislator Sulsel: Bukan Salah Gubernur
Rabu, 10 Februari 2021 - 23:28 WIB
loading...
Rudy Pieter Goni (RPG) saat reses di Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Rabu (10/2/2021). Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel , Rudy Pieter Goni (RPG) ikut angkat bicara terkait polemik jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2020 lalu, yang hingga kini masih belum jelas kapan dilakukan.
Tanggapan itu menyusul adanya pertanyaan warga Makassar, di Kelurahan Maloku, Abdul Rahman saat menggelar reses di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Rabu (10/2/2021).
Baca juga: Pengamat Sebut Pelantikan Kepala Daerah Harus Ikuti Mekanisme
“Dari pemberitaan yang saya dengar, baik media cetak dan elektronik kalau pelantikan Wali Kota Makassar akan ditunda, dengar-dengar kalau Pak Gubernur akan menunda pelantikan ini, bagaimana ini Pak Rudy,” kata Abdul Rahman memberikan pertanyaan kepada RPG.
Menjawab pertanyaan tersebut, RPG mengatakan bahwa hal itu tidak benar jika disebut gubernur yang menunda pelantikan Wali Kota Makassar .
“Sampai saat ini SK dari Mendagri belum keluar. Yang salah itu kalau SK dari Mendagri keluar, baru Pak Gubernur tidak melantik,” ujar anggota DPRD Sulsel dari Dapil I Makassar ini.
Karena itu kata dia, tidak elok kalau ada yang menuduh gubernur yang menunda, sementara yang keluarkan SK adalah Mendagri di Jakarta.
“Jadi jangan yang disalahkan gubernurnya, apalagi akan ada aksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ke kantor gubernur terkait adanya isu penundaan pelantikan wali kota, karena sepengetahuan saya, sampai saat ini belum ada SK dari Mendagri ,” katanya.
Baca juga: DKPP RI Batalkan Perkara yang Seret Bawaslu Sidrap
Sementara kata RPG, regulasi memang seperti itu, yakni kalau ada SK dari Kementerian Dalam Negeri , baru lah Gubernur akan melakukan pelantikan wali kota maupun bupati yang terpilih di pilkada serentak tahun 2020. “Jadi soal pelantikan kepala daerah, wali kota atau bupati, gubernur mengacu ke SK Mendagri ,” ungkapnya.
Selain persoalan pelantikan, RPG juga menjawab pertanyaan warga Kelurahan Pisang Utara, Muh Ramli yang mempertanyakan tentang Covid-19 dan bagaimana skema pencegahannya dalam bentuk vaksin.
Rudy Pieter Goni menjelaskan penyakit coronavirus disingkat Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 salah satu jenis penyakit ini mengakibatkan pandemi Covid-19 , penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas.
Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada kegagalan fungsi organ tubuh manusia. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin.
“Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari,” ungkap Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel ini, yang sebelumnya juga pernah merasakan bagaimana virus corona menyerang tubuh.
Nah terkait dengan adanya vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, maka upaya vaksinasi ini dilakukan dengan cara bertahap.
Baca juga: Gubernur Sulsel Resmikan Kawasan Wisata Kuliner di CPI
“Di tahapan awal, vaksinasi Covid-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu penerima bantuan iuran BPJS, dan kelompok masyarakat lainnya,” ujarnya.
Reses di Kecamatan Ujung Pandang, juga dihadiri oleh pengurus DPC PDI Perjuangan antara lain Anton Paul Goni yang juga anggota DPRD Kota Makassar , Raisuljaiz Wakabid Pemenangan Pemilu, serta dihadiri pula oleh perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda.
Tanggapan itu menyusul adanya pertanyaan warga Makassar, di Kelurahan Maloku, Abdul Rahman saat menggelar reses di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Rabu (10/2/2021).
Baca juga: Pengamat Sebut Pelantikan Kepala Daerah Harus Ikuti Mekanisme
“Dari pemberitaan yang saya dengar, baik media cetak dan elektronik kalau pelantikan Wali Kota Makassar akan ditunda, dengar-dengar kalau Pak Gubernur akan menunda pelantikan ini, bagaimana ini Pak Rudy,” kata Abdul Rahman memberikan pertanyaan kepada RPG.
Menjawab pertanyaan tersebut, RPG mengatakan bahwa hal itu tidak benar jika disebut gubernur yang menunda pelantikan Wali Kota Makassar .
“Sampai saat ini SK dari Mendagri belum keluar. Yang salah itu kalau SK dari Mendagri keluar, baru Pak Gubernur tidak melantik,” ujar anggota DPRD Sulsel dari Dapil I Makassar ini.
Karena itu kata dia, tidak elok kalau ada yang menuduh gubernur yang menunda, sementara yang keluarkan SK adalah Mendagri di Jakarta.
“Jadi jangan yang disalahkan gubernurnya, apalagi akan ada aksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ke kantor gubernur terkait adanya isu penundaan pelantikan wali kota, karena sepengetahuan saya, sampai saat ini belum ada SK dari Mendagri ,” katanya.
Baca juga: DKPP RI Batalkan Perkara yang Seret Bawaslu Sidrap
Sementara kata RPG, regulasi memang seperti itu, yakni kalau ada SK dari Kementerian Dalam Negeri , baru lah Gubernur akan melakukan pelantikan wali kota maupun bupati yang terpilih di pilkada serentak tahun 2020. “Jadi soal pelantikan kepala daerah, wali kota atau bupati, gubernur mengacu ke SK Mendagri ,” ungkapnya.
Selain persoalan pelantikan, RPG juga menjawab pertanyaan warga Kelurahan Pisang Utara, Muh Ramli yang mempertanyakan tentang Covid-19 dan bagaimana skema pencegahannya dalam bentuk vaksin.
Rudy Pieter Goni menjelaskan penyakit coronavirus disingkat Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 salah satu jenis penyakit ini mengakibatkan pandemi Covid-19 , penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas.
Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada kegagalan fungsi organ tubuh manusia. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin.
“Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari,” ungkap Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel ini, yang sebelumnya juga pernah merasakan bagaimana virus corona menyerang tubuh.
Nah terkait dengan adanya vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, maka upaya vaksinasi ini dilakukan dengan cara bertahap.
Baca juga: Gubernur Sulsel Resmikan Kawasan Wisata Kuliner di CPI
“Di tahapan awal, vaksinasi Covid-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu penerima bantuan iuran BPJS, dan kelompok masyarakat lainnya,” ujarnya.
Reses di Kecamatan Ujung Pandang, juga dihadiri oleh pengurus DPC PDI Perjuangan antara lain Anton Paul Goni yang juga anggota DPRD Kota Makassar , Raisuljaiz Wakabid Pemenangan Pemilu, serta dihadiri pula oleh perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda.
(luq)
Lihat Juga :
