16.232 Hektare Hutan di Kabupaten Gowa Beralih Fungsi
Rabu, 10 Februari 2021 - 17:06 WIB
loading...
Bupati Kabupaten Gowa, Adnan Purichta Ichsan melakukan pertemuan dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar. Foto: SINDOnews/Herni Amir
A
A
A
GOWA - Kawasan hutan seluas 16.232 hektare (ha) di Kabupaten Gowa beralih fungsi. Hutan sepanjang 800 kilometer (km) itu, tersebar di sembilan kecamatan.
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, Hariani Samal mengatakan, 16.232 hektare tersebut beralih fungsi dari kawasan hutan konsevasi ke areal penggunaan lain (APL) 1.303 Ha, dari hutan lindung ke APL 725 Ha, dari hutan produksi terbatas ke APL 5.774 Ha, dan hutan produksi tetap ke APL 8.144 Ha.
Baca juga: Fakultas Teknik Unhas Bidik Kerjasama Dengan Pemkab Gowa
"Jadi semua itu kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan akan kita tata batas dalam bentuk batas luar," bebernya di Baruga Karaeng Pattingalloang, kantor Bupati Gowa , Rabu (10/2/2021).
Meski demikian, khusus di tahun 2021, akan dilakukan tata batas pada kawasan hutan yang mengalami beralih fungsi sepanjang 151,23 Km.
Penentuan tata batas tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Tinggimoncong, Parigi, Tombolopao, Bontolempangan dan Tompobulu.
"Khusus tahun 2021 ini Gowa mendapat jatah 151,23 Km di lima kecamatan, sisanya akan dilakukan secara bertahap di tahun selanjutnya. Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan akan kita tata batas dalam bentuk batas luar," jelasnya.
Terkait tahapan dalam melakukan tata batas di tahun ini, pihaknya menyebut ada tiga tahapan besar sesuai dengan SK 362 tahun 2019 dan ditargetkan akan rampung Juli mendatang.
Baca juga: 5 Hari Operasi Yustisi, Denda Pelanggar di Gowa Capai Rp15 Juta
Tahap pertama pembahasan trayek batas yang dilakukan hari ini yang ditandai dengan penandatanganan berita acara, kedua pemancangan batas sementara yang akan dilakukan minggu kedua April, dan pengukuran dan pemasangan tata batas.
"Insyaallah jika ini berjalan lancar tata batas yang kita lakukan ditargetkan bisa selesai bulan Juli nanti," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menyambut baik langkah BPKH dan Dinas Kehutanan Sulsel ini. Menurutnya hal tersebut sangat penting untuk menentukan mana yang menjadi hutan lindung dan mana yang bisa dikelola.
"Ini sangat penting dilakukan karena ketika jelas mana yang masuk kawasan hutan , mana yang bisa dikelola maka kita bisa saling menjaga dan mengisi program penanaman di hutan yang gundul," katanya.
Baca juga: Pembangunan Bendungan Jenelata, Tim Appraisal Diharap Transparan
Adnan mengaku, dirinya bersama Forkopimda Gowa akan mendampingi penuh tim yang melakukan tata batas, dan akan menjadi komitmen bersama demi menjaga hutan lindung di wilayah Kabupaten Gowa .
"Kami berharap ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ada," harap orang nomor satu di Gowa itu.
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, Hariani Samal mengatakan, 16.232 hektare tersebut beralih fungsi dari kawasan hutan konsevasi ke areal penggunaan lain (APL) 1.303 Ha, dari hutan lindung ke APL 725 Ha, dari hutan produksi terbatas ke APL 5.774 Ha, dan hutan produksi tetap ke APL 8.144 Ha.
Baca juga: Fakultas Teknik Unhas Bidik Kerjasama Dengan Pemkab Gowa
"Jadi semua itu kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan akan kita tata batas dalam bentuk batas luar," bebernya di Baruga Karaeng Pattingalloang, kantor Bupati Gowa , Rabu (10/2/2021).
Meski demikian, khusus di tahun 2021, akan dilakukan tata batas pada kawasan hutan yang mengalami beralih fungsi sepanjang 151,23 Km.
Penentuan tata batas tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Tinggimoncong, Parigi, Tombolopao, Bontolempangan dan Tompobulu.
"Khusus tahun 2021 ini Gowa mendapat jatah 151,23 Km di lima kecamatan, sisanya akan dilakukan secara bertahap di tahun selanjutnya. Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan akan kita tata batas dalam bentuk batas luar," jelasnya.
Terkait tahapan dalam melakukan tata batas di tahun ini, pihaknya menyebut ada tiga tahapan besar sesuai dengan SK 362 tahun 2019 dan ditargetkan akan rampung Juli mendatang.
Baca juga: 5 Hari Operasi Yustisi, Denda Pelanggar di Gowa Capai Rp15 Juta
Tahap pertama pembahasan trayek batas yang dilakukan hari ini yang ditandai dengan penandatanganan berita acara, kedua pemancangan batas sementara yang akan dilakukan minggu kedua April, dan pengukuran dan pemasangan tata batas.
"Insyaallah jika ini berjalan lancar tata batas yang kita lakukan ditargetkan bisa selesai bulan Juli nanti," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menyambut baik langkah BPKH dan Dinas Kehutanan Sulsel ini. Menurutnya hal tersebut sangat penting untuk menentukan mana yang menjadi hutan lindung dan mana yang bisa dikelola.
"Ini sangat penting dilakukan karena ketika jelas mana yang masuk kawasan hutan , mana yang bisa dikelola maka kita bisa saling menjaga dan mengisi program penanaman di hutan yang gundul," katanya.
Baca juga: Pembangunan Bendungan Jenelata, Tim Appraisal Diharap Transparan
Adnan mengaku, dirinya bersama Forkopimda Gowa akan mendampingi penuh tim yang melakukan tata batas, dan akan menjadi komitmen bersama demi menjaga hutan lindung di wilayah Kabupaten Gowa .
"Kami berharap ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ada," harap orang nomor satu di Gowa itu.
(luq)
Lihat Juga :
