Ada Penolakan, Operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Cito Dikaji Ulang
Jum'at, 05 Februari 2021 - 08:32 WIB
loading...
A
A
A
WS, panggilan akrabnya menegaskan, tidak ada negoisiasi untuk persyaratan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Hal itu menjadi penting demi keselamatan warga setempat.
"Karena bicara keselamatan warga itu adalah hukum tertinggi bagi kami. Lalu untuk IPAL-nya mereka siap membangun sendiri, karena itu sebagai salah satu standar utama menyangkut limbah. Jadi kita terus lakukan pendampingan," ungkapnya.
Baca juga: Menunggu Pelanggan untuk Layanan Seks, Belasan Anak Terjaring Razia KKPAD Kalbar
Mantan Ketua DPC PDIP Surabaya ini menambahkan, untuk saat ini RS darurat memang masih dibutuhkan. Meskipun ia menyebut jumlah pasien di RS mengalami penurunan.
WS tetap akan memperhatikan masukan dari masyarakat termasuk pengelola stand yang ada di mal hingga penghuni yang tinggal di apartemen. "Walaupun sudah kita persuasif tapi warga tetap tidak mau berarti harus kita tunda dulu pembukaan RS. Sambil nanti kami sosialisasikan di kelurahan dengan tokoh masyarakat," ucapnya.
"Karena bicara keselamatan warga itu adalah hukum tertinggi bagi kami. Lalu untuk IPAL-nya mereka siap membangun sendiri, karena itu sebagai salah satu standar utama menyangkut limbah. Jadi kita terus lakukan pendampingan," ungkapnya.
Baca juga: Menunggu Pelanggan untuk Layanan Seks, Belasan Anak Terjaring Razia KKPAD Kalbar
Mantan Ketua DPC PDIP Surabaya ini menambahkan, untuk saat ini RS darurat memang masih dibutuhkan. Meskipun ia menyebut jumlah pasien di RS mengalami penurunan.
WS tetap akan memperhatikan masukan dari masyarakat termasuk pengelola stand yang ada di mal hingga penghuni yang tinggal di apartemen. "Walaupun sudah kita persuasif tapi warga tetap tidak mau berarti harus kita tunda dulu pembukaan RS. Sambil nanti kami sosialisasikan di kelurahan dengan tokoh masyarakat," ucapnya.
Lihat Juga :
