Pemerintah Didesak Lakukan Lockdown Jawa, Ini Respons Gubernur Jateng Ganjar

SEMARANG - Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia menembus angka satu juta. Sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan perubahan dalam penanganan COVID-19 agar tidak bertambah parah.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mendesak pemerintah melakukan mekanisme lockdown. Jika tidak bisa secara keseluruhan, Dicky meminta lockdown dilakukan di seluruh Pulau Jawa.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi desakan itu. Menurut Ganjar, sudah banyak negara yang menggunakan teori lockdown, namun belakangan kasus COVID-19 kembali muncul.

"Sebenarnya kalau pakai teori itu sudah banyak juga. Ada yang sudah pernah lockdown, gitu kan, tapi muncul lagi. Sekarang ada banyak pertimbangan, yang dibutuhkan itu sebenarnya dukungan masyarakat," kata Ganjar, Rabu (27/1/21).

Ia menegaskan, lockdown bukan tanpa masalah. Statement soal lockdown itu gampang, akan tetapi banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan adanya kebijakan itu.

"Statemen lockdown itu gampang. Harus lockdown. Oke. Tapi kan turunanya banyak yang harus diselesaikan," ujarnya.

Banyak diskusi yang digelar soal lockdown, kata Ganjar, mereka yang mengamini teori tersebut menilai bahwa persoalan turunan dari kebijakan lockdown menjadi urusan pemerintah.

"Mereka menilai, seharusnya pemerintah bisa mengatur persoalan itu. Oh tidak. Tidak semudah itu. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau nggak bisa, ya kita ambil grade yang kedua," kata dia.

Menurutnya, yang dibutuhkan adalah edukasi dan sosialisasi. Dukungan masyarakat juga harus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya sudah meminta Disporapar, Disperindag dan lainnya yang menangani soal bisnis, agar terus mengedukasi adaptasi baru dan tertib.

Ia mencontohkan, restoran, mal, pasar, dan rumah makan semuanya ditata dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa berdampak positif.

"Sebenarnya semuanya bisa tertib. Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, dipangkas jadi 20 dan ditata dengan jarak dan diberikan partisi. Kalau semua sadar dan mendukung, sebenarnya bisa. Sambil pemerintah mengedukasi dan mengontrol," ujar Ganjar.

Setelah itu lanjut dia adalah ketegasan. Makin tegas protokol kesehatan, menurutnya akan semakin baik. "Mudah-mudahan, Kapolri baru kan sudah dilantik. Maka kalau aturan sudah dipertegas, maka diharapkan bisa meningkatkan efek jera. Maka menurut saya saat ini, sanksi denda penting," katanya.

Baca juga: Selama 3 Jam, Merapi Semburkan Awan Panas 12 Kali dan Hujan Abu Guyur Boyolali

Pemerintah, lanjut Ganjar sudah melakukan banyak cara untuk menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah penerapan PPKM Jawa-Bali yang saat ini sedang berlangsung.

Baca juga: Diduga Konsleting, Warung Kuliner Bakmi di Jalan Sutoyo Yogya Terbakar

Akan tetapi, PPKM saja lanjut Ganjar masih kurang. Harus ada dukungan masyarakat dan pemerintah juga harus memberikan alternatif agar mereka semua tetap bisa bekerja.

"Meski begitu, PPKM di Jawa Tengah ini memiliki dampak positif, saya berterimakasih pada seluruh bupati/wali kota yang serentak melakukan PPKM . Itu wujud kesadaran yang luar biasa dari seluruh bupati/wali kota," tandasnya.