Pemprov Jabar Godok Strategi Buka Aktivitas Ekonomi, Ini Alasannya
Jum'at, 15 Mei 2020 - 22:08 WIB
loading...
Pemprov Jawa Barat tengah menggodok strategi untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, agar roda perekonomian dapat terus berputar di tengah pandemi COVID-19. Ilustrasi/Bappeda
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat tengah menggodok strategi untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, agar roda perekonomian dapat terus berputar di tengah pandemi COVID-19. Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jabar, Rahmat Taufik Garsadi mengakui, Jabar kini dihadapkan pada kondisi dilematis antara penanganan persoalan kesehatan dan ekonomi akibat COVID-19.
Menurut dia, kedua persoalan tersebut sama-sama berat untuk ditanggulangi. Dari sisi kesehatan, wabah COVID-19 di Jabar paling parah karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum persebaran COVID-19 di Indonesia.
"Dari sisi ekonomi, 20% industri manufaktur di Indonesia berada di Jabar. Hampir sebagian besar berorientasi ekspor serta mengandalkan bahan baku impor," ujar Rahmat di Bandung, Jumat (15/5/2020). (Baca juga; Menaker: ASEAN Butuh Peta Jalan Ketenagakerjaan Pasca Pandemi COVID-19 )
Menurut dia, sebelum pandemi COVID-19 terjadi, Jabar telah merasakan tekanan ekonomi akibat perang dagang China dan Amerika Serikat. Bahkan, kondisi tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Jabar berada di bawah nasional. "Karena Jabar sangat bergantung pada bahan baku impor dan ekspor produk, terutama ke China," katanya.
Saat pandemi COVID-19 terjadi, tekanan ekonomi di Jabar semakin besar mengingat produk ekspor asal Jabar tidak bisa masuk akibat penutupan pelabuhan di China. Di sisi lain, bahan baku yang tersedia pun saat itu hanya cukup untuk dua bulan. "Kondisi itulah yang awalnya membuat banyak terjadi PHK dan pekerja dirumahkan," ungkapnya.
Apalagi, lanjut Rahmat, Jabar juga selama ini menjadi daerah tujuan wisata. Penutupan objek wisata di Jabar akibat pandemi COVID-19 menambah berat tekanan ekonomi karena banyak pekerja pariwisata dan pendukungnya yang kehilangan penghasilan. "Ini berat sekali dan berakibat pada daya beli masyarakat," imbuhnya.
Daya beli masyarakat yang menurun juga berimbas pada terhambatnya distribusi pangan menyusul pengurangan omset pasar induk hingga 50%. Akibatnya, terjadi penumpukan stok pangan di Jabar. (Baca juga; Jadwal Berubah Setiap Dua Hari, Kapasitas Penumpang KLB Dikurangi )
"Komoditas ayam misalnya, peternakan ayam sudah menyiapkan produksi untuk puasa dan Lebaran, tapi karena pandemi, mereka kesulitan menjual. Bahkan, ayam sampai diobral di bawah Rp10.000, padahal BEP (break event point)-nya Rp16.000," beber Rahmat.
Oleh karenanya, Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, termasuk para pelaku usaha dalam upaya memulihkan kembali sektor ekonomi. Di lain sisi, Pemprov Jabar juga menyiapkan program jaring pengaman sosial dengan pembagian bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak COVID-19.
"Kita juga terus mendorong industri tetap bergerak, termasuk sektor kontruksi dan sebagainya agar roda ekonomi tetap berjalan," terangnya.
Rahmat menambahkan, berdasarkan kajian, pemerintah pun tidak akan mampu menahan beban ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. "Makanya kita sedang membuat kajian strategi exit, membuka ekonomi kembali. Rencananya setelah PSBB (selesai) 19 Mei nanti, kita akan coba membuka ekonomi kembali dengan leveling," tegasnya.
Dalam kajian awal, pembukaan kembali aktivitas ekonomi seperti pasar tradisional, industri, hingga mall tersebut akan disertai penerapan kebijakan yang harus dipatuhi, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah sendiri. "Ada kondisi yang harus dipenuhi baik oleh pelaku, masyarakat, maupun pemerintah. Kita sedang godok," ujarnya.
"Karena mau ga mau, pemerintah tidak mungkin terus menahan atau mensuibsidi. Kita mengacu kepada berbagai negara yang berhasil membuka ekonomi kembali seperti Selandia Baru, Jerman dan lainnya," sambung Rahmat.
Rahmat menyatakan, pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat berdamai dengan COVID-19 menjadi hal yang krusial saat ini, agar persoalan kesehatan dan ekonomi dapat tetap tertangani dengan baik.
"Karenanya, kami mohon masyarakat berkomitmen dan disiplin untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker, agar tidak terjadi ledakan episentrum baru," tandasnya.
Menurut dia, kedua persoalan tersebut sama-sama berat untuk ditanggulangi. Dari sisi kesehatan, wabah COVID-19 di Jabar paling parah karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum persebaran COVID-19 di Indonesia.
"Dari sisi ekonomi, 20% industri manufaktur di Indonesia berada di Jabar. Hampir sebagian besar berorientasi ekspor serta mengandalkan bahan baku impor," ujar Rahmat di Bandung, Jumat (15/5/2020). (Baca juga; Menaker: ASEAN Butuh Peta Jalan Ketenagakerjaan Pasca Pandemi COVID-19 )
Menurut dia, sebelum pandemi COVID-19 terjadi, Jabar telah merasakan tekanan ekonomi akibat perang dagang China dan Amerika Serikat. Bahkan, kondisi tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Jabar berada di bawah nasional. "Karena Jabar sangat bergantung pada bahan baku impor dan ekspor produk, terutama ke China," katanya.
Saat pandemi COVID-19 terjadi, tekanan ekonomi di Jabar semakin besar mengingat produk ekspor asal Jabar tidak bisa masuk akibat penutupan pelabuhan di China. Di sisi lain, bahan baku yang tersedia pun saat itu hanya cukup untuk dua bulan. "Kondisi itulah yang awalnya membuat banyak terjadi PHK dan pekerja dirumahkan," ungkapnya.
Apalagi, lanjut Rahmat, Jabar juga selama ini menjadi daerah tujuan wisata. Penutupan objek wisata di Jabar akibat pandemi COVID-19 menambah berat tekanan ekonomi karena banyak pekerja pariwisata dan pendukungnya yang kehilangan penghasilan. "Ini berat sekali dan berakibat pada daya beli masyarakat," imbuhnya.
Daya beli masyarakat yang menurun juga berimbas pada terhambatnya distribusi pangan menyusul pengurangan omset pasar induk hingga 50%. Akibatnya, terjadi penumpukan stok pangan di Jabar. (Baca juga; Jadwal Berubah Setiap Dua Hari, Kapasitas Penumpang KLB Dikurangi )
"Komoditas ayam misalnya, peternakan ayam sudah menyiapkan produksi untuk puasa dan Lebaran, tapi karena pandemi, mereka kesulitan menjual. Bahkan, ayam sampai diobral di bawah Rp10.000, padahal BEP (break event point)-nya Rp16.000," beber Rahmat.
Oleh karenanya, Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, termasuk para pelaku usaha dalam upaya memulihkan kembali sektor ekonomi. Di lain sisi, Pemprov Jabar juga menyiapkan program jaring pengaman sosial dengan pembagian bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak COVID-19.
"Kita juga terus mendorong industri tetap bergerak, termasuk sektor kontruksi dan sebagainya agar roda ekonomi tetap berjalan," terangnya.
Rahmat menambahkan, berdasarkan kajian, pemerintah pun tidak akan mampu menahan beban ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. "Makanya kita sedang membuat kajian strategi exit, membuka ekonomi kembali. Rencananya setelah PSBB (selesai) 19 Mei nanti, kita akan coba membuka ekonomi kembali dengan leveling," tegasnya.
Dalam kajian awal, pembukaan kembali aktivitas ekonomi seperti pasar tradisional, industri, hingga mall tersebut akan disertai penerapan kebijakan yang harus dipatuhi, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah sendiri. "Ada kondisi yang harus dipenuhi baik oleh pelaku, masyarakat, maupun pemerintah. Kita sedang godok," ujarnya.
"Karena mau ga mau, pemerintah tidak mungkin terus menahan atau mensuibsidi. Kita mengacu kepada berbagai negara yang berhasil membuka ekonomi kembali seperti Selandia Baru, Jerman dan lainnya," sambung Rahmat.
Rahmat menyatakan, pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat berdamai dengan COVID-19 menjadi hal yang krusial saat ini, agar persoalan kesehatan dan ekonomi dapat tetap tertangani dengan baik.
"Karenanya, kami mohon masyarakat berkomitmen dan disiplin untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker, agar tidak terjadi ledakan episentrum baru," tandasnya.
(wib)
Lihat Juga :
