Polisi dan Komnas Ham Diminta Lakukan Tindakan Hukum terhadap Pembunuhan Tokoh Bone
Kamis, 21 Januari 2021 - 09:12 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Bareskrim Polri dan Komnas Ham diminta untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap oknum aparat Bea Cukai di Provinsi Kepulauan Riau.
Oknum diduga melakukan tindakan extra yudicial killing, yaitu pembunuhan di luar proses peradilan terhadap tokoh dan pengusaha Bone, Sulawesi Selatan , yang dikenal dengan nama Haji Permata.
Tindakan itu diduga merupakan pelanggaran Ham berat sehingga kedua institusi itu diminta turun bersama-sama.
“Ini menurut kami termasuk pelanggaran ham berat dan perbuatan extra yudicial killing, karena orang sudah kehilangan hak untuk memperoleh peradilan. Dalam waktu dekat kita akan membuat laporan ke Bareskrim Polri dan Komnas Ham,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Keluarga Masyarakat (DPN KKM) Bone, Sulawesi Selatan, HM Rusdi Taher, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Seseorang itu, lanjut mantan Kajati DKI Jakarta ini, mempunyai 2 hak asasi, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk diperlakukan secara adil. Kalau dia diduga bersalah, ada kewajiban aparat untuk membawa ke meja hijau, dan pengadilan lah yang akan membuktikan tuduhan ataupun sangkaan itu benar atau tidak.
Oknum diduga melakukan tindakan extra yudicial killing, yaitu pembunuhan di luar proses peradilan terhadap tokoh dan pengusaha Bone, Sulawesi Selatan , yang dikenal dengan nama Haji Permata.
Tindakan itu diduga merupakan pelanggaran Ham berat sehingga kedua institusi itu diminta turun bersama-sama.
“Ini menurut kami termasuk pelanggaran ham berat dan perbuatan extra yudicial killing, karena orang sudah kehilangan hak untuk memperoleh peradilan. Dalam waktu dekat kita akan membuat laporan ke Bareskrim Polri dan Komnas Ham,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Keluarga Masyarakat (DPN KKM) Bone, Sulawesi Selatan, HM Rusdi Taher, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Seseorang itu, lanjut mantan Kajati DKI Jakarta ini, mempunyai 2 hak asasi, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk diperlakukan secara adil. Kalau dia diduga bersalah, ada kewajiban aparat untuk membawa ke meja hijau, dan pengadilan lah yang akan membuktikan tuduhan ataupun sangkaan itu benar atau tidak.
Lihat Juga :
