PSBB, Pimpinan DPRD Minta Pemerintah Jamin Kebutuhan Pokok Warga
loading...
A
A
A
PRABUMULIH - Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih Ahmad Palo, meminta Pemkot Prabumulih menjamin dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang akan dilaksanakan usai lebaran nanti.
Palo yang juga ketua Partai Persatuan Pembangunan(PPP) ini mengatakan, berdasarkan intruksi presiden dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020, pemerintah harus dan berkewajiban memberikan jaminan (jaring sosial) pada masyarakat. (Baca juga: 4 Tenaga Medis di Kabupaten Muara Enim Positif COVID-19)
“Memberikan jaminan kepada masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah saat pelaksanaan PSBB nanti. Berharap, tidak ada lagi keributan masalah pebagian sembako seperti yang sudah-sudah,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).
Disinggung apakah pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan PSBB, mantan Ketua DPRD Prabumulih periode 2013-2018 ini menuturkan hal tersebut belum dilakukan pemerintah.
“Sejauh ini saya lihat belum sampai ke situ, kami saja sampai hari ini DPRD masih menunggu pengalokasian anggaran terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran,” ungkapnya.
Palo yang juga ketua Partai Persatuan Pembangunan(PPP) ini mengatakan, berdasarkan intruksi presiden dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020, pemerintah harus dan berkewajiban memberikan jaminan (jaring sosial) pada masyarakat. (Baca juga: 4 Tenaga Medis di Kabupaten Muara Enim Positif COVID-19)
“Memberikan jaminan kepada masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah saat pelaksanaan PSBB nanti. Berharap, tidak ada lagi keributan masalah pebagian sembako seperti yang sudah-sudah,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).
Disinggung apakah pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan PSBB, mantan Ketua DPRD Prabumulih periode 2013-2018 ini menuturkan hal tersebut belum dilakukan pemerintah.
“Sejauh ini saya lihat belum sampai ke situ, kami saja sampai hari ini DPRD masih menunggu pengalokasian anggaran terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran,” ungkapnya.
(boy)