DPMD dan DPRD Wajo Dukung Polisi Ungkap Korupsi Kades Lapaukke

Jum'at, 15 Mei 2020 - 07:57 WIB
loading...
DPMD dan DPRD Wajo Dukung Polisi Ungkap Korupsi Kades Lapaukke
Dinas Pemberdayaan Masyarakan (DPMD) dan Desa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, mendukung langkah Kepolisian Resor (Polres) Wajo, menyelidiki penyimpangan dana desa yang diduga dilakukan Kepala Desa (Kades) Lapaukke, Muhammad Nasir. Fot
A A A
WAJO - Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa (DPMD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, mendukung langkah Kepolisian Resor (Polres) Wajo, menyelidiki penyimpangan dana desa yang diduga dilakukan Kepala Desa (Kades) Lapaukke, Muhammad Nasir.

Menurut Plt Kepala DPMD Pemkab Wajo, Andi Pameneri, langkah kepolisian mengusut kasus tersebut adalah hal tepat, sehingga patut didukung.

"Tidak ada alasan untuk tidak mendukung pihak kepolsian mengungkap dugaan korupsi yang menyeret nama Muhammad Nasir. Ini langkah yang tepat, agar menjadi pembelajaran bagi kepala desa yang lain untuk tidak bermain-main dalam pengelolaan dana desa," tegasnya kepada SINDOnews, Jumat (15/05/2020).

Baca : Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Lapaukke Dilapor ke Polres Wajo

Sejauh ini, lanjut Andi Pameneri,Ia sendiri tidak habis pikir, Muhammad Nasir nekat melakukan penyimpangan dana desa, sebab selain menjabat sebagai Kades Lapaukke, Muhammad Nasir saat ini juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Wajo.

Sebagai ketua APDESI, Muhammad Nasir seharusnya menjadi tauladan bagi seluruh Kades yang ada di Kabupaten Wajo dalam mengelola dana desa. "Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan, kita liat saja apa hasilnya, namun sangat disayangkan sebagai ketua APDESI, Muhammad Nasir dilapor atas dugaan korupsi dana desa," tandas pejabat Kepala Dinas PU Pemkab Wajo tersebut.

Senada, Ketua Komisi I, Bidang Pemerintahan DPRD Wajo, Ambo Mappasessu, kecewa atas dugaan penyelewengan yang dilakukan Kades Lapaukke. Ia pun selanjutnya menghimbau kepada seluruh Kades yang ada di Kabupaten Wajo, agar tidak bermain-main dalam mengelola dana desa jika tidak ingin berurusan dengan aparat penegak hukum.

"Polisi harus mengungkap dugaan korupsi ini, sebagai ketua Komisi I, saya mengapresiasi langkah pihak kepolisian mengungkap dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades Lapaukke," pungkasnya

Baca Juga : Bangunan Proyek Pengendalian Banjir Sungai Walannae Hanya Gunakan Batu Gunung Kecil

(ADV)
(sri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2694 seconds (0.1#10.140)