Ratusan Outsourcing Diputus, Pimpinan DPRD Kota Blitar Kelabakan Nyetir Mobdin Sendiri
Rabu, 06 Januari 2021 - 18:50 WIB
loading...
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim
A
A
A
BLITAR - Pemutusan kerja sepihak ratusan tenaga outsourcing di Kota Blitar, membuat para pimpinan legislatif kelabakan dalam menjalankan operasional sehari hari. Mereka terpaksa menyetir mobil dinas (Mobdin) sendiri karena para sopir pimpinan dewan bagian dari tenaga outsourcing yang ikut dirumahkan.
"Jadi sekarang pimpinan dewan kemana mana harus nyetir sendiri," ujar Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim kepada wartawan Rabu (6/1/2021). Ratusan tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Blitar diberhentikan sejak 31 Desember 2020. Pemkot Blitar tiba tiba memutus kontrak kerja.
Spekulasi yang berkembang, pemutusan sepihak tenaga outsourcing tersebut imbas dari Pilkada 2020 lalu. Mereka dianggap loyalis mantan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar yang di pilkada 2020 memilih Calon Wali Kota Henry Pradipta Anwar, anak Samanhudi yang dikalahkan calon Wali Kota petahana Santoso.
(Baca juga: Pemkot Blitar Putus Ratusan Tenaga Outsourcing secara Mendadak )
Selain di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), para tenaga outsourcing juga bekerja di lingkungan sekertariat DPRD Kota Blitar. Beberapa diantaranya sebagai sopir pimpinan dewan. "Juga di bagian kebersihan dan tenaga keamanan," kata Syahrul yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
Keberadaan tenaga outsourcing diakui cukup banyak membantu. Terutama dalam menjalankan tugas sehari hari di sejumlah OPD. Termasuk juga di lingkungan sekertariat DPRD. Syahrul mengatakan, persoalan pemutusan kerja ratusan outsourcing tidak bisa didiamkan. Bahkan dimungkinkan legislatif membentuk pansus untuk mengusut polemik ini.
"Tapi saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara Komisi (DPRD) dengan OPD terkait. Selanjutnya langkah apa yang akan diambil," terang Sahrul Alim. Aktivis anti korupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Trijanto mendesak DPRD Kota Blitar segera mengambil langkah pembentukan pansus outsourcing.
(Baca juga: Kisah Mantan Preman Probolinggo, Sukses Jadi Peternak Lebah Beromzet Puluhan Juta )
Pansus akan mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan pemutusan kerja sepihak ratusan tenaga outsourcing tersebut, Trijanto juga menilai Pemkot telah menambah angka pengangguran di Kota Blitar. "Perlu dibentuk pansus," ujar Trijanto yang lembaganya merupakan jaringan ICW di Jawa Timur.
Sementara itu, di sisi lain anggaran yang selama ini dialokasikan untuk ratusan tenaga outsourcing juga diminta disampaikan lebih transparan. Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk tenaga cleaning service dan kebersihan, Pemkot Blitar mengalokasikan Rp 10 miliar per tahun.
Kemudian untuk sopir di bagian umum, pemkot menganggarkan Rp 2 miliar per tahun, serta di bagian Satpol PP sebanyak 270 orang dengan alokasi dana Rp 6,3 miliar per tahun. "Semua harus disampaikan secara transparan," tegas Trijanto.
Sementara Wali Kota Blitar Santoso mengaku tengah melakukan penataan tenaga outsourcing. Pada 31 Desember 2020 lalu, kontrak kerja tenaga outsourcing telah habis. Santoso berharap ada evaluasi kinerja yang berlangsung rutin setiap tahun, termasuk menyangkut sistem kontrak kerja.
"Saya tidak ingin setiap tahun tidak ada evaluasi," ujar Santoso yang juga pemenang pilkada tahun 2020 kemarin. Santoso juga menegaskan, evaluasi yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan acara dukung mendukung pilkada 2020 lalu.
Menurut Santoso, evaluasi yang ia lakukan bersifat profesional. Yakni semuanya berdasarkan penilaian kinerja. "Tidak ada kaitannya (pilkada 2020). Kita profesional saja berdasarkan kinerjanya. Kalau bagus akan dipertimbangkan dikontrak lagi," tegas Santoso.
"Jadi sekarang pimpinan dewan kemana mana harus nyetir sendiri," ujar Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim kepada wartawan Rabu (6/1/2021). Ratusan tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Blitar diberhentikan sejak 31 Desember 2020. Pemkot Blitar tiba tiba memutus kontrak kerja.
Spekulasi yang berkembang, pemutusan sepihak tenaga outsourcing tersebut imbas dari Pilkada 2020 lalu. Mereka dianggap loyalis mantan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar yang di pilkada 2020 memilih Calon Wali Kota Henry Pradipta Anwar, anak Samanhudi yang dikalahkan calon Wali Kota petahana Santoso.
(Baca juga: Pemkot Blitar Putus Ratusan Tenaga Outsourcing secara Mendadak )
Selain di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), para tenaga outsourcing juga bekerja di lingkungan sekertariat DPRD Kota Blitar. Beberapa diantaranya sebagai sopir pimpinan dewan. "Juga di bagian kebersihan dan tenaga keamanan," kata Syahrul yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
Keberadaan tenaga outsourcing diakui cukup banyak membantu. Terutama dalam menjalankan tugas sehari hari di sejumlah OPD. Termasuk juga di lingkungan sekertariat DPRD. Syahrul mengatakan, persoalan pemutusan kerja ratusan outsourcing tidak bisa didiamkan. Bahkan dimungkinkan legislatif membentuk pansus untuk mengusut polemik ini.
"Tapi saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara Komisi (DPRD) dengan OPD terkait. Selanjutnya langkah apa yang akan diambil," terang Sahrul Alim. Aktivis anti korupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Trijanto mendesak DPRD Kota Blitar segera mengambil langkah pembentukan pansus outsourcing.
(Baca juga: Kisah Mantan Preman Probolinggo, Sukses Jadi Peternak Lebah Beromzet Puluhan Juta )
Pansus akan mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan pemutusan kerja sepihak ratusan tenaga outsourcing tersebut, Trijanto juga menilai Pemkot telah menambah angka pengangguran di Kota Blitar. "Perlu dibentuk pansus," ujar Trijanto yang lembaganya merupakan jaringan ICW di Jawa Timur.
Sementara itu, di sisi lain anggaran yang selama ini dialokasikan untuk ratusan tenaga outsourcing juga diminta disampaikan lebih transparan. Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk tenaga cleaning service dan kebersihan, Pemkot Blitar mengalokasikan Rp 10 miliar per tahun.
Kemudian untuk sopir di bagian umum, pemkot menganggarkan Rp 2 miliar per tahun, serta di bagian Satpol PP sebanyak 270 orang dengan alokasi dana Rp 6,3 miliar per tahun. "Semua harus disampaikan secara transparan," tegas Trijanto.
Sementara Wali Kota Blitar Santoso mengaku tengah melakukan penataan tenaga outsourcing. Pada 31 Desember 2020 lalu, kontrak kerja tenaga outsourcing telah habis. Santoso berharap ada evaluasi kinerja yang berlangsung rutin setiap tahun, termasuk menyangkut sistem kontrak kerja.
"Saya tidak ingin setiap tahun tidak ada evaluasi," ujar Santoso yang juga pemenang pilkada tahun 2020 kemarin. Santoso juga menegaskan, evaluasi yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan acara dukung mendukung pilkada 2020 lalu.
Menurut Santoso, evaluasi yang ia lakukan bersifat profesional. Yakni semuanya berdasarkan penilaian kinerja. "Tidak ada kaitannya (pilkada 2020). Kita profesional saja berdasarkan kinerjanya. Kalau bagus akan dipertimbangkan dikontrak lagi," tegas Santoso.
(msd)
Lihat Juga :
