Relaksasi Pembatasan Sosial di Jabar Bakal Diterapkan Secara Hati-hati
loading...
Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung saat PSBB diterapkan. Foto/SINDONews/Dok
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat terus mematangkan rencana pelonggaran (relaksasi) kebijakan pembatasan sosial, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, hingga sosial.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar Berli Hamdani mengatakan, kebijakan relaksasi pembatasan sosial harus diterapkan secara hati-hati dan penuh perhitungan.
"Pemda Provinsi Jabar sedang mengerahkan dan menampung pendapat dan kajian para ahli dari berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Mudah-mudahan hasilnya segera bisa disampaikan," kata Berli, Rabu (13/5/2020).
Menurutnya, penguatan koordinasi, penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan edukasi masyarakat, menjadi upaya-upaya yang diambil Pemprov Jabar, agar kasus COVID-19 bisa melandai pada Juni mendatang.
"Koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional maupun Gugus Tugas Kabupaten/Kota pun ditingkatkan," imbuhnya. (BACA JUGA: Petugas PSBB Bubarkan 12.781 Kali Kerumunan Massa, Kabupaten Karawang Paling Banyak )
Beragam upaya tersebut, lanjut Berli, akan menentukan pengendalian COVID-19 di Jabar, termasuk upaya pengetesan masif dengan metode teknik polymerase chain reaction (PCR) atau tes swab selama PSBB tingkat Provinsi Jabar diberlakukan, agar diperoleh peta persebaran COVID-19 yang tepat.
Hingga saat ini, Pemprov Jabar telah melakukan 105.834 rapid diagnostic test (RDT) di 27 kabupaten/kota se-Jabar, instansi pemerintah, dan institusi pendidikan di Jabar. Hasilnya, sebanyak 2.924 warga Jabar terindikasi positif COVID-19 atau reaktif.
Sebagai tindak lanjut hasil tes cepat tersebut, Pemprov Jabar kemudian menggelar tes swab bagi warga terindikasi positif COVID-19. Hasilnya, 231 warga Jabar dinyatakan positif COVID-19.
"Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk psikologis masyarakat. Kemudian yang menjadi pertimbangan pelonggaran PSSB adalah kegiatan ekonomi masyarakat. Tentu saja, kegiatan ekonomi harus disertai dengan jaga jarak dan disiplin kenakan masker," paparnya.
"Dua tes masif (baik dengan metode RDT maupun PCR) sudah cukup optimal dijalankan dan sudah melibatkan semua kabupaten/kota se-Jabar. Hanya kami sedang mempercepat analisa hasil dari tes masif yang dilakukan," tambah Berli. (BACA JUGA: Manfaatkan PSBB Jabar untuk Lakukan Pungli, Polisi Ringkus Lima Orang )
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar Berli Hamdani mengatakan, kebijakan relaksasi pembatasan sosial harus diterapkan secara hati-hati dan penuh perhitungan.
"Pemda Provinsi Jabar sedang mengerahkan dan menampung pendapat dan kajian para ahli dari berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Mudah-mudahan hasilnya segera bisa disampaikan," kata Berli, Rabu (13/5/2020).
Menurutnya, penguatan koordinasi, penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan edukasi masyarakat, menjadi upaya-upaya yang diambil Pemprov Jabar, agar kasus COVID-19 bisa melandai pada Juni mendatang.
"Koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional maupun Gugus Tugas Kabupaten/Kota pun ditingkatkan," imbuhnya. (BACA JUGA: Petugas PSBB Bubarkan 12.781 Kali Kerumunan Massa, Kabupaten Karawang Paling Banyak )
Beragam upaya tersebut, lanjut Berli, akan menentukan pengendalian COVID-19 di Jabar, termasuk upaya pengetesan masif dengan metode teknik polymerase chain reaction (PCR) atau tes swab selama PSBB tingkat Provinsi Jabar diberlakukan, agar diperoleh peta persebaran COVID-19 yang tepat.
Hingga saat ini, Pemprov Jabar telah melakukan 105.834 rapid diagnostic test (RDT) di 27 kabupaten/kota se-Jabar, instansi pemerintah, dan institusi pendidikan di Jabar. Hasilnya, sebanyak 2.924 warga Jabar terindikasi positif COVID-19 atau reaktif.
Sebagai tindak lanjut hasil tes cepat tersebut, Pemprov Jabar kemudian menggelar tes swab bagi warga terindikasi positif COVID-19. Hasilnya, 231 warga Jabar dinyatakan positif COVID-19.
"Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk psikologis masyarakat. Kemudian yang menjadi pertimbangan pelonggaran PSSB adalah kegiatan ekonomi masyarakat. Tentu saja, kegiatan ekonomi harus disertai dengan jaga jarak dan disiplin kenakan masker," paparnya.
"Dua tes masif (baik dengan metode RDT maupun PCR) sudah cukup optimal dijalankan dan sudah melibatkan semua kabupaten/kota se-Jabar. Hanya kami sedang mempercepat analisa hasil dari tes masif yang dilakukan," tambah Berli. (BACA JUGA: Manfaatkan PSBB Jabar untuk Lakukan Pungli, Polisi Ringkus Lima Orang )
Explore More