Kalah di Pilwali Surabaya, Machfud Arifin Ajukan Gugatan ke MK

SURABAYA - Machfud Arifin – Mujiaman mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menetapkan pasangan calon (paslon) Eri Cahyadi – Armudi sebagai pemenang di Pilwali dengan perolehan 597.540 suara. Sedangkan paslon Machfud Arifin-Mujiaman mendapat 451.794 suara.

Machfud Arifin - Mujiaman telah membentuk tim hukum yang terdiri dari enam orang. Yakni Veri Junaidi, Febri Diansyah, Donal Fariz, Jamil Burhan, Slamet Santoso dan Muhammad Sholeh.

“Menang atau kalah adalah hal biasa dan terlalu kecil untuk diperdebatkan. Saya ingin menjadikan perjuangan di MK sebagai warisan untuk menjadikan demokrasi yang lebih baik untuk kedepannya,” kata Machfud Arifin, Kamis (17/12/2020).

(Baca juga: Saking Ketatnya, Risma Larang Penjualan Terompet di Surabaya )

Tim hukum Machfud Arifin – Mujiaman, M Sholeh menduga, gugatan ini diajukan lantaran ada dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di Pilwali Surabaya.

“Kami punya bukti video bagaimana ASN diorganisir untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi - Armudji. Bahkan, ada yang dimarahi karena daerahnya banyak balihonya Machfud Arifin– Mujiaman,” ujarnya.

Sholeh mengaku sudah melaporkan video ke Bawaslu Surabaya yang berisi kegiatan Pemkot Surabaya yang didalamnya Tri Rismaharini mengarahkan untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi - Armudji.

“Bu Risma (Tri Rismaharini) berkampanye itu dibenarkan oleh undang-undang. Asalkan tidak mendompleng kegiatan Pemkot. Tapi laporan kami terkesan tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu,” katanya.

Tak hanya itu, Sholeh menambahkan ada juga pasang iklan pada minggu tenang. Menurutnya memang kemasannya bukan iklan, namun keberhasilan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membangun Surabaya. “Dari analisis ini pelanggaran terstruktur sistematis masif ini jelas terjadi,” terangnya.

(Baca juga: Pleno KPU Tuntas, Eri-Armudji Menangkan Pilwali Surabaya )

Tim hukum Machfud Arifin – Mujiaman lainnya, Donal Fariz menambahkan, pihaknya menganalisis banyak kecurangan. Di antaranya, mesin birokrasi kepentingan alokasi anggaran yang diduga menguntungkan pada paslon tertentu. Donal mengungkapkan akan menguraikan pelanggaran tersebut.

“Kami melihat banyak laporan yang sebenarnya punya tendensi administrasi sampai pidana pemilu tidak disikapi dengan baik. Masih ada kecurangan yang sistematis dan masif, sehingga berpengaruh pada hasil akhir,” imbuhnya