Pulihkan Ekonomi Jawa Timur di Tengan Pandemi, Ini Strategi Bank Indonesia
Jum'at, 04 Desember 2020 - 06:23 WIB
loading...
Kepala KPBI Jatim, Difi Ahmad Johansyah saat memberi paparan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim
A
A
A
SURABAYA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 dengan tema "Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi ", Kamis (3/12/2020) di salah satu hotel di Surabaya barat.
(Baca juga: Pameran Foto Kilas Balik 2018-2019, Herman Deru Apresiasi Pewarta Foto Palembang )
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPBI Jatim, Difi Ahmad Johansyah mengaku optimistis, sinergi kebijakan antara Pemprov dan sejumlah lembaga terkait di Jatim akan mampu mempercepat pemulihan perekonomian .
"Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak. Baik Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya.
Hasil Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilaksanakan BI mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha dan penguatan penjualan eceran Jatim pada triwulan III 2020.
(Baca juga: Tragis, Pekerja Tempat Cucian Kendaraan Tewas tertimpa Bak Truk yang Dicucinya )
Hal ini juga tercermin dari membaiknya kinerja lapangan usaha utama Jawa Timur seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. "Selain itu, lapangan usaha akomodasi, makanan dan minuman serta transportasi yang sebelumnya terkontraksi sangat dalam juga sudah menunjukkan pemulihan," ungkap Difi.
BI Jatim juga mencatat realisasi belanja daerah Pemprov Jatim di triwulan III 2020 mencapai 65%. Capaian itu termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi provinsi lain, yang hanya berada di kisaran 50%. Dari Sisi pembiayaan, restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh perbankan telah diberikan kepada 2,4 juta nasabah di Jatim dengan nominal kredit sebesar Rp106,4 triliun.
Dari sisi moneter, BI mendukung pemulihan perekonomian daerah dengan mengawal pembukaan sektor prioritas secara aman. BI juga mendorong penguatan promosi ekspor maupun substitusi impor dan memperluas digitalisasi pembayaran. "Sektor pariwisata saat ini sudah menunjukkan perbaikan. Namun masih terkontraksi sejalan dengan masih terbatasnya aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata," tandas Difi.
(Baca juga: Jelang Coblosan Pilkada, 400 Personel Brimob Nusantara Dikerahkan ke Sulawesi Tenggara )
Difi yakin, ekonomi Jatim di tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif atau lebih baik dibandingkan tahun 2020. Untuk mendukung hal tersebut, BI Jatim akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kestabilan harga. Yakni dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah, penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan perdagangan antar daerah. "Kami juga akan mengembangkan klaster komoditas strategis," kata Difi.
Di sisi lain, BI juga terus mendorong ekonomi digital untuk menjadikan Jatim sebagai smart province. Upaya itu diwujudkan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, perluasan elektronifikasi transaksi pembayaran (QRIS), On-boarding UMKM, serta digitalisasi UMKM.
"Kami juga akan meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, yaitu penguatan ekonomi syariah, riset dan survei dengan berbagai lembaga, penguatan rumah kurasi, serta bersinergi dengan OJK untuk penguatan literasi dan inklusi keuangan," pungkas Difi.
(Baca juga: Kepergok Curi Sapi, Dua Pemuda Asal Tuban Bonyok Dihajar Massa di Gresik )
Sementara itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti yang hadir dalam pertemuan ini mendorong BI Jatim untuk menambah dukungan modal pelaku UMKM. Ini dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi buntut pandemi COVID-19. Pihaknya juga meminta agar BI memperkuat kebijakan makroprudensial. "Ini perlu dilakukan untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya kepada UMKM," ucap La Nyalla.
(Baca juga: Pameran Foto Kilas Balik 2018-2019, Herman Deru Apresiasi Pewarta Foto Palembang )
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPBI Jatim, Difi Ahmad Johansyah mengaku optimistis, sinergi kebijakan antara Pemprov dan sejumlah lembaga terkait di Jatim akan mampu mempercepat pemulihan perekonomian .
"Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak. Baik Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya.
Hasil Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilaksanakan BI mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha dan penguatan penjualan eceran Jatim pada triwulan III 2020.
(Baca juga: Tragis, Pekerja Tempat Cucian Kendaraan Tewas tertimpa Bak Truk yang Dicucinya )
Hal ini juga tercermin dari membaiknya kinerja lapangan usaha utama Jawa Timur seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. "Selain itu, lapangan usaha akomodasi, makanan dan minuman serta transportasi yang sebelumnya terkontraksi sangat dalam juga sudah menunjukkan pemulihan," ungkap Difi.
BI Jatim juga mencatat realisasi belanja daerah Pemprov Jatim di triwulan III 2020 mencapai 65%. Capaian itu termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi provinsi lain, yang hanya berada di kisaran 50%. Dari Sisi pembiayaan, restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh perbankan telah diberikan kepada 2,4 juta nasabah di Jatim dengan nominal kredit sebesar Rp106,4 triliun.
Dari sisi moneter, BI mendukung pemulihan perekonomian daerah dengan mengawal pembukaan sektor prioritas secara aman. BI juga mendorong penguatan promosi ekspor maupun substitusi impor dan memperluas digitalisasi pembayaran. "Sektor pariwisata saat ini sudah menunjukkan perbaikan. Namun masih terkontraksi sejalan dengan masih terbatasnya aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata," tandas Difi.
(Baca juga: Jelang Coblosan Pilkada, 400 Personel Brimob Nusantara Dikerahkan ke Sulawesi Tenggara )
Difi yakin, ekonomi Jatim di tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif atau lebih baik dibandingkan tahun 2020. Untuk mendukung hal tersebut, BI Jatim akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kestabilan harga. Yakni dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah, penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan perdagangan antar daerah. "Kami juga akan mengembangkan klaster komoditas strategis," kata Difi.
Di sisi lain, BI juga terus mendorong ekonomi digital untuk menjadikan Jatim sebagai smart province. Upaya itu diwujudkan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, perluasan elektronifikasi transaksi pembayaran (QRIS), On-boarding UMKM, serta digitalisasi UMKM.
"Kami juga akan meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, yaitu penguatan ekonomi syariah, riset dan survei dengan berbagai lembaga, penguatan rumah kurasi, serta bersinergi dengan OJK untuk penguatan literasi dan inklusi keuangan," pungkas Difi.
(Baca juga: Kepergok Curi Sapi, Dua Pemuda Asal Tuban Bonyok Dihajar Massa di Gresik )
Sementara itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti yang hadir dalam pertemuan ini mendorong BI Jatim untuk menambah dukungan modal pelaku UMKM. Ini dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi buntut pandemi COVID-19. Pihaknya juga meminta agar BI memperkuat kebijakan makroprudensial. "Ini perlu dilakukan untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya kepada UMKM," ucap La Nyalla.
(eyt)
Lihat Juga :
