IMM Sumsel Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Pjs Bupati Musi Rawas
Senin, 23 November 2020 - 23:16 WIB
loading...
Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumsel, Muhammad Iqbal meminta Gubernur Sumsel mengevaluasi kinerja Pjs Bupati Musi Rawas, Ahmad Rizali. Foto/Ist
A
A
A
PALEMBANG - Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Selatan (Sumsel), Muhammad Iqbal meminta Gubernur Sumsel, Herman Deru mengevaluasi kinerja Pjs Bupati Musi Rawas , Ahmad Rizali. Menurut Iqbal, Rizali dinilai terlalu ikut campur urusan pilkada.
"Harusnya Pjs bupati tidak usah terlalu mencampuri ya, kan sudah ada penyelenggara yang memang memiliki hak penuh untuk urusan paslon (pasangan calon). Pemerintah daerah hanya memfasilitasi kebutuhan penyelenggara, jangan sekali-kali mengambil peran penyelenggara baik KPU dan Bawaslu," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2020). (Baca juga: Baru 2 Bulan Pensiun, Mantan Kasat di Polres Buleleng Ditangkap Usai Pesta Sabu)
"Kami kira Pak Rizali juga paham apa yang seharusnya dihindari sebagaimana tertuang dalam undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ujarnya. (Baca juga: Panik Dikepung Massa, Pencuri Motor di Karawang Terjun ke Sungai Citarum)
Iqbal menilai program pendirian posko COVID-19 di setiap kecamatan hingga desa yang dilakukan oleh Rizali tidak terlalu efektif dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus Corona.
"Justru kuat dugaan kami, program ini merupakan pesanan oleh salah satu paslon yang bertarung untuk mempersempit ruang gerak kampanye paslon tertentu. Jika benar dugaan itu, maka kami meminta Gubernur mencopot beliau dari jabatan Pjs bupati," tandasnya.
"Harusnya Pjs bupati tidak usah terlalu mencampuri ya, kan sudah ada penyelenggara yang memang memiliki hak penuh untuk urusan paslon (pasangan calon). Pemerintah daerah hanya memfasilitasi kebutuhan penyelenggara, jangan sekali-kali mengambil peran penyelenggara baik KPU dan Bawaslu," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2020). (Baca juga: Baru 2 Bulan Pensiun, Mantan Kasat di Polres Buleleng Ditangkap Usai Pesta Sabu)
"Kami kira Pak Rizali juga paham apa yang seharusnya dihindari sebagaimana tertuang dalam undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ujarnya. (Baca juga: Panik Dikepung Massa, Pencuri Motor di Karawang Terjun ke Sungai Citarum)
Iqbal menilai program pendirian posko COVID-19 di setiap kecamatan hingga desa yang dilakukan oleh Rizali tidak terlalu efektif dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus Corona.
"Justru kuat dugaan kami, program ini merupakan pesanan oleh salah satu paslon yang bertarung untuk mempersempit ruang gerak kampanye paslon tertentu. Jika benar dugaan itu, maka kami meminta Gubernur mencopot beliau dari jabatan Pjs bupati," tandasnya.
Lihat Juga :
