Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
IMM Sumsel Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Pjs Bupati Musi Rawas
loading...
Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumsel, Muhammad Iqbal meminta Gubernur Sumsel mengevaluasi kinerja Pjs Bupati Musi Rawas, Ahmad Rizali. Foto/Ist
A
A
A
PALEMBANG - Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Selatan (Sumsel), Muhammad Iqbal meminta Gubernur Sumsel, Herman Deru mengevaluasi kinerja Pjs Bupati Musi Rawas , Ahmad Rizali. Menurut Iqbal, Rizali dinilai terlalu ikut campur urusan pilkada.
"Harusnya Pjs bupati tidak usah terlalu mencampuri ya, kan sudah ada penyelenggara yang memang memiliki hak penuh untuk urusan paslon (pasangan calon). Pemerintah daerah hanya memfasilitasi kebutuhan penyelenggara, jangan sekali-kali mengambil peran penyelenggara baik KPU dan Bawaslu," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2020). (Baca juga: Baru 2 Bulan Pensiun, Mantan Kasat di Polres Buleleng Ditangkap Usai Pesta Sabu)
"Kami kira Pak Rizali juga paham apa yang seharusnya dihindari sebagaimana tertuang dalam undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ujarnya. (Baca juga: Panik Dikepung Massa, Pencuri Motor di Karawang Terjun ke Sungai Citarum)
Iqbal menilai program pendirian posko COVID-19 di setiap kecamatan hingga desa yang dilakukan oleh Rizali tidak terlalu efektif dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus Corona.
"Justru kuat dugaan kami, program ini merupakan pesanan oleh salah satu paslon yang bertarung untuk mempersempit ruang gerak kampanye paslon tertentu. Jika benar dugaan itu, maka kami meminta Gubernur mencopot beliau dari jabatan Pjs bupati," tandasnya.
Dia menambahkan, dengan anggaran penanganan COVID-19 di Musi Rawas yang fantastis maka seharusnya dimanfaatkan betul untuk program yang benar-benar efektif dalam pecegahan dan penanganan wabah COVID-19.
Lebih lanjut, Iqbal mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi segala bentuk realisasi anggaran COVID-19 agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. DPD IMM Sumsel, lanjut Iqbal, juga akan mengawasi ketat proses Pilkada Serentak yang dilakukan di 7 kabupaten wilayah Sumsel.
"Kami berharap Pilkada Serentak ini menjadi ajang tarung ide dan gagasan untuk kemajuan daerah masing-masing bukan menjadi ajang saling membuka aib masing-masing paslon," katanya.
"Harusnya Pjs bupati tidak usah terlalu mencampuri ya, kan sudah ada penyelenggara yang memang memiliki hak penuh untuk urusan paslon (pasangan calon). Pemerintah daerah hanya memfasilitasi kebutuhan penyelenggara, jangan sekali-kali mengambil peran penyelenggara baik KPU dan Bawaslu," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2020). (Baca juga: Baru 2 Bulan Pensiun, Mantan Kasat di Polres Buleleng Ditangkap Usai Pesta Sabu)
"Kami kira Pak Rizali juga paham apa yang seharusnya dihindari sebagaimana tertuang dalam undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ujarnya. (Baca juga: Panik Dikepung Massa, Pencuri Motor di Karawang Terjun ke Sungai Citarum)
Iqbal menilai program pendirian posko COVID-19 di setiap kecamatan hingga desa yang dilakukan oleh Rizali tidak terlalu efektif dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus Corona.
"Justru kuat dugaan kami, program ini merupakan pesanan oleh salah satu paslon yang bertarung untuk mempersempit ruang gerak kampanye paslon tertentu. Jika benar dugaan itu, maka kami meminta Gubernur mencopot beliau dari jabatan Pjs bupati," tandasnya.
Dia menambahkan, dengan anggaran penanganan COVID-19 di Musi Rawas yang fantastis maka seharusnya dimanfaatkan betul untuk program yang benar-benar efektif dalam pecegahan dan penanganan wabah COVID-19.
Lebih lanjut, Iqbal mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi segala bentuk realisasi anggaran COVID-19 agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. DPD IMM Sumsel, lanjut Iqbal, juga akan mengawasi ketat proses Pilkada Serentak yang dilakukan di 7 kabupaten wilayah Sumsel.
"Kami berharap Pilkada Serentak ini menjadi ajang tarung ide dan gagasan untuk kemajuan daerah masing-masing bukan menjadi ajang saling membuka aib masing-masing paslon," katanya.
(shf)
Explore More