Monitoring ke Desa, DPRD Kobar Temukan Banyak Warga Tak Taat Bayar Pajak PBB
loading...
DPRD Kobar saat melakukan monitoring ke desa untuk mengetahui kepatuhan warga membayar pajak PBB.Foto/iNews/Sigit Dzakwan
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, menggelar monitoring di sejumlah desa. Di antaranya di Desa Purbasari dan Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada.
Saat menggelar monitoring ke dua desa tersebut, Komisi B menemukan data Pajak Bumi Bangunan (PBB), terutama di Desa Purbasari hanya 60% yang taat pajak. Sisanya, 40% memilih belum membayar pajak karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan Pajak PBB ini. (Baca juga: 15 Hektare Padang Savana Bukit Dara Gunung Rinjani Terbakar, Penyebaran Api Terus Meluas)
“Seperti di Desa Purba Sari saja, banyak lahan yang pemiliknya dari luar desa tersebut. Selain itu, lahan yang di jual belum balik nama sehinga pembayaran PBB mengalami kesulitan ” ungkap Anggota DPRD Kobar Indra Sani, Sabtu 14 November 2020. (Baca juga: Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,3 Tidak Potensi Tsunami)
Karena itu lah, lanjut dia, warga banyak yang enggan membayar PBB, karena lahan tersebut sudah bukan milik mereka. Disamping itu ada lahan yang bermasalah atau bersengketa.
“Bukan hanya itu saja ,warga mengaku sudah melakukan pembayaran Pajak PBB di bank. Namun tidak masuk dalam aplikasi di Bapenda, sehingga warga merasa di rugikan,” katanya.
Dewan berharap agar pendapatan dari sektor PBB ini dapat di tingkatkan, karena potensi dari pajak PBB lahan atau kebun sangat besar.
Karena itu, pihaknya meminta agar Bapenda tanggap dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar PAD dari sektor pajak PBB bisa meningkat.
Saat menggelar monitoring ke dua desa tersebut, Komisi B menemukan data Pajak Bumi Bangunan (PBB), terutama di Desa Purbasari hanya 60% yang taat pajak. Sisanya, 40% memilih belum membayar pajak karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan Pajak PBB ini. (Baca juga: 15 Hektare Padang Savana Bukit Dara Gunung Rinjani Terbakar, Penyebaran Api Terus Meluas)
“Seperti di Desa Purba Sari saja, banyak lahan yang pemiliknya dari luar desa tersebut. Selain itu, lahan yang di jual belum balik nama sehinga pembayaran PBB mengalami kesulitan ” ungkap Anggota DPRD Kobar Indra Sani, Sabtu 14 November 2020. (Baca juga: Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,3 Tidak Potensi Tsunami)
Karena itu lah, lanjut dia, warga banyak yang enggan membayar PBB, karena lahan tersebut sudah bukan milik mereka. Disamping itu ada lahan yang bermasalah atau bersengketa.
“Bukan hanya itu saja ,warga mengaku sudah melakukan pembayaran Pajak PBB di bank. Namun tidak masuk dalam aplikasi di Bapenda, sehingga warga merasa di rugikan,” katanya.
Dewan berharap agar pendapatan dari sektor PBB ini dapat di tingkatkan, karena potensi dari pajak PBB lahan atau kebun sangat besar.
Karena itu, pihaknya meminta agar Bapenda tanggap dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar PAD dari sektor pajak PBB bisa meningkat.
(zil)
Explore More