Memanas, Eri Puji Kerja Risma, Machfud Arifin Sebut Disparitas Ekonomi Surabaya Timpang

SURABAYA - Debat perdana Pilwali Surabaya langsung memanas ketika dua pasangan calon (paslon) saling serang dengan visi dan misi. Calon Wali Kota Eri Cahyadi memilih untuk meneruskan jejak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Sedangkan Machfud Arifin menilai Surabaya masih banyak dijumpai ketimpangan ekonomi.

Eri menuturkan, pihaknya sadar kondisi Surabaya dan kota lainnya di dunia masih sulit di masa pandemi. Ia tak ingin masyarakat Surabaya terlantar dan tak bisa berobat dan makan selama masa pandemi COVID-19. (Baca juga: Data Akurat Jadi Kunci Debat Pilwali Surabaya)

“Kami akan gunakan APBD untuk mengerakan ekonomi rakyat, Rp10 triliun menjadi anggaran rakyat. Setiap rupiah harus menjadi milik rakyat,” kata Eri dalam debat perdana Pilwali Kota Surabaya, di Hotel JW Marriot, Rabu malam (4/11/2020). (Baca juga: Gema Salawat Iringi Pemakaman Ki Seno Nugroho, Wayang Werkudara dan Bagong Ikut Dikubur)

Dia melanjutkan, pihaknya akan melanjutkan keberasilan Risma yang akan dicapai dengan menjadikan Surabaya lebih baik lagi. “Kami yakin bisa meneruskan perjuangan Bu Risma,” kata Eri.

Sementara itu, Machfud menilai Surabaya memiliki potensi besar, termasuk akses pelabuhan dan bandara internasional. Makanya Surabaya sudah waktunya naik kelas.

“Warga Surabaya berhak mendapatkan pelayanan dasar lebih baik. Di Surabaya masih ada disparitas dan diskriminasi, 10 ribu KK tak memiliki jamban. Pasar tradisional memprihatinkan,” katanya.

Tiap Paslon Hanya 4 Orang

Penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat akan dilakukan selama pelaksanaan debat perdana Pilwali Kota Surabaya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nur Syamsi menuturkan, pembatasan peserta yang masuk ke arena debat memang diberlakukan. Para perwakilan partai pengusung dan pendukung tak diizinkan mengikuti debat maupun menemani pasangan calon (Paslon) di Hotel JW Marriot.

Pihaknya menerapkan pengetatan itu karena aturan prokes harus diberlakukan selama pandemi COVID-19. Pihaknya tak ingin ada kerumunan massa yang bisa menjadi penularan virus.

"Jadi aturannya yang hadir di lokasi debat ada empat orang untuk masing-masing Paslon. Sehingga untuk parpol pengusung dan pendukungnya tak diperbolehkan masuk," kata Nur Syamsi.

Ia melanjutkan, di lokasi debat juga tidak disediakan acara nonton bareng bagi para pendukung kedua Paslon kepala daerah. Hal ini demi menjaga klaster baru penularan COVID-19.

"Jadi kita tidak ingin memancing terjadinya kerumunan, sehingga kita tiadakan acara Nobar (nonton bareng) di lokasi penyelenggaraan debat. Kalau di luar ya kami tidak bisa melarang. Begitu juga dengan awak media yang boleh hanya pihak televisi penyelenggara saja. Yang lain cuma fotografer saja untuk ambil gambar, itupun dibatas hanya beberapa menit saja, sebelum acara dimulai," katanya.