11 Kapolres di Sulsel Dirotasi, Diminta Beradaptasi Cepat
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Gelombang mutasi di tubuh Polri kembali dilakukan, di Sulawesi Selatan sedikitnya 11 Kapolres dirotasi, sebagaimana tertuang dalam dua surat telegram bernomor ST/2933/X/KEP./2020 dan nomor: ST/2935/X/KEP./2020 tertanggal 13 Oktober 2020.
Surat telegram berklasifikasi biasa dari Kapolri Jenderal Idham Azis ini ditandatangani langsung oleh AS SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. Selain Kapolres dan Kapolrestabes, beberapa pejabat utama Polda Sulsel turut dirotasi. (Baca juga: Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat, Paling Banyak Kapolres )
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan perihal telegram tersebut yang menurutnya merupakan bagian dari upaya penyegaran struktur organisasi Bhayangkara ini. "Betul, memang ada (telegram)," kata dia singkat, Rabu (14/10/2020). (Baca juga: Usai Bacok Babinsa dan Kanit Provost, Pria di Luwu Timur Ditembak Mati)
Dalam surat telegram Nomor: ST/2933/X/KEP./2020. Terdapat tiga nama perwira menengah yang dirotasi masing-masing Kombes Pol Agung Didik Widjanarko yang dimutasi sebagai Pamen Bareskrim Polri sekaligus penugasan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Posisi Agung sebagai Direktur Ditreskrimum Polda Sulsel, bakal diisi Kombes Pol Turman Sormin Siregar, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.
Kemudian, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono juga dimutasi sebagai Pamen Bareskrim Polri sekaligus penugasan di KPK. Posisinya bakal digantikan Kombes Pol Witnu Urip Laksana yang sebelumnya menjabat Dirintelkam Polda Sulsel.
Posisi yang ditinggalkan Witnu sendiri akan diisi Kombes Pol Dwi Suryo Cahyo yang dulunya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri.
Sedangkan 10 Kapolres yang terganti tertuang dalam surat telegram nomor: ST/2935/KEP./2020 dengan masing-masing Kapolres Gowa, Parepare, Barru, Tana Toraja, Soppeng, Bantaeng, Pangkep, Enrekang, Luwu Utara, dan Pinrang.
Kapolres Gowa,AKBP Boyke FS Samola, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar ROSDM Polda Sulawesi Tengah. Lalu digantikan AKBP Budi Susanto yang menjabat Kapolres Parepare.
Jabatan Kapolres Parepare bakal diisi Kapolres Barru, AKBP Welly Abdillah. Posisinya digantikan Kapolres Tana Toraja, AKBP Gregorius Liliek Tribhawono Iryanto, yang posisinya akan digantikan AKBP Sharly Sollu, dimana sebelumnya menjabat Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat.
Lalu, AKBP Puji Saputro Bowo Leksono Kapolres Soppeng diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadir Intelkam Polda Sulsel. Jabatannya diisi Koorspripim Polda Maluku AKBP Mohammad Roni Mustofa.
Kemudian Kapolres Bantaeng, AKBP Wawan Sumantri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbag Renfaskon Bagrenlog Rojianstra Slog Polri. Dan digantikan AKBP Rachmat Sumekar, Kasatlantas Polres Metro Jakarta Utara.
Lalu Kapolres Pangkep AKBP Ibrahim Aji diangkat dalam jabatam baru sebagai Kasubbidoras Bidyanmas Baintelkam Polri. Dan digantikan AKBP Endon Nurcahyo dimana sebelumnya menjabat Kapolres Enrekang. Posisi Endon digantikan AKBP Andi Sinjaya, Koorgadik SPN Polda Metro Jaya.
Kemudian Kapolres Luwu Utara, AKBP Agung Danargito yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadansat Brimob Polda Jabar. Posisi Agung digantikan AKBP Irwan Sunuddin yang sebelumnya menjabat Kasubditgakkum Ditlantas Polda Riau.
Terakhir Kapolres Pinrang AKBP Dwi Santoso yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbag Bangsistek Bag Tik Korlantas Polri. Lalu digantikan AKBP M Arief Sugihartono yang sebelumnya menjabat Kasubbag Arsitek Bag Tik Korlantas Polri.
Terpisah Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar menilai pergantian sejumlah Kapolres yang didominasi daerah yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Sulsel, sangat terburu-buru.
"Pergantian jabatan itu selalu diawali dengan adaptasi padahal proses pelaksanaan (Pilkada) sedang berjalan. Kita berharap hal ink (pergantian jabatan) tidak akan menggangu, pada ketidakstabilan keamanan," kata Aminuddin kepada SINDOnews.
Dia melanjutkan sebelas Kapolres yang dirotasi, enam daerah di antaranya sedang melakukan tahapan Pilkada yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Barru, Tana Toraja, Soppeng dan Luwu Utara. Aminuddin beranggapan seharusnya pemutasian tersebut bisa ditunda.
"Alasannya karena itu tadi pasti yang pejabat baru harus kembali beradaptasi, karena belum mengetahui betul persoalan apa yang menjadi kepentingan. Jadi menurut saya itu mestinya dipertimbangkan. Harapannya yah ditunda, tapikan sudah ada keputusan dari Kapolri," jelas dia.
Di Sulsel terdapat 12 Kabupaten dan Kota yang menggelar Pilkada serentak yakni Kota Makassar, Kabupaten Barru, Bulukumba, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Soppeng, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Aminuddin menyampaikan seyogyanya internal Mabes Polri mempertimbangkan kondisi pesta demokrasi tersebut, terlebih dilaksanakan di tengah Pandemi COVID-19 yang masih menghantui beberapa daerah, khususnya Kota Makassar.
"Mestinya dipertimbangkan sisi kepentingan yang akan dijalankan dan akan diberlakukan. Kecuali kalau misalnya pejabat kepolisian itu melakukan pelanggaran. tapi sepanjang tidak melakukan itu, kita berharap ada penundaan lah. Terhadap pergantian itu," kata dia.
Meski begitu, Aminuddin berharap agar pejabat baru kepolisian di daerah nantinya, lebih cepat beradaptasi dengan kondisi. Apalagi, kondisi di daerah yang masuk dalam kategori dengan tingkat pengamanan pilkada tinggi. Atensi pengamanan, menjadi salah satu kekhawatiran agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan kondusif.
"Tapi kalau itu sudah dipertimbangkan dan dianggap biasa-biasa saja. Apalagi mungkin untuk keperluan penyegaran organisasi. Yah sah-sah saja. Intinya kami harapkan yang terbaik lah. Apalagi dalam menghadapi Pilkada nantinya," pungkas Aminuddin.
Surat telegram berklasifikasi biasa dari Kapolri Jenderal Idham Azis ini ditandatangani langsung oleh AS SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. Selain Kapolres dan Kapolrestabes, beberapa pejabat utama Polda Sulsel turut dirotasi. (Baca juga: Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat, Paling Banyak Kapolres )
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan perihal telegram tersebut yang menurutnya merupakan bagian dari upaya penyegaran struktur organisasi Bhayangkara ini. "Betul, memang ada (telegram)," kata dia singkat, Rabu (14/10/2020). (Baca juga: Usai Bacok Babinsa dan Kanit Provost, Pria di Luwu Timur Ditembak Mati)
Dalam surat telegram Nomor: ST/2933/X/KEP./2020. Terdapat tiga nama perwira menengah yang dirotasi masing-masing Kombes Pol Agung Didik Widjanarko yang dimutasi sebagai Pamen Bareskrim Polri sekaligus penugasan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Posisi Agung sebagai Direktur Ditreskrimum Polda Sulsel, bakal diisi Kombes Pol Turman Sormin Siregar, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.
Kemudian, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono juga dimutasi sebagai Pamen Bareskrim Polri sekaligus penugasan di KPK. Posisinya bakal digantikan Kombes Pol Witnu Urip Laksana yang sebelumnya menjabat Dirintelkam Polda Sulsel.
Posisi yang ditinggalkan Witnu sendiri akan diisi Kombes Pol Dwi Suryo Cahyo yang dulunya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri.
Sedangkan 10 Kapolres yang terganti tertuang dalam surat telegram nomor: ST/2935/KEP./2020 dengan masing-masing Kapolres Gowa, Parepare, Barru, Tana Toraja, Soppeng, Bantaeng, Pangkep, Enrekang, Luwu Utara, dan Pinrang.
Kapolres Gowa,AKBP Boyke FS Samola, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar ROSDM Polda Sulawesi Tengah. Lalu digantikan AKBP Budi Susanto yang menjabat Kapolres Parepare.
Jabatan Kapolres Parepare bakal diisi Kapolres Barru, AKBP Welly Abdillah. Posisinya digantikan Kapolres Tana Toraja, AKBP Gregorius Liliek Tribhawono Iryanto, yang posisinya akan digantikan AKBP Sharly Sollu, dimana sebelumnya menjabat Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat.
Lalu, AKBP Puji Saputro Bowo Leksono Kapolres Soppeng diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadir Intelkam Polda Sulsel. Jabatannya diisi Koorspripim Polda Maluku AKBP Mohammad Roni Mustofa.
Kemudian Kapolres Bantaeng, AKBP Wawan Sumantri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbag Renfaskon Bagrenlog Rojianstra Slog Polri. Dan digantikan AKBP Rachmat Sumekar, Kasatlantas Polres Metro Jakarta Utara.
Lalu Kapolres Pangkep AKBP Ibrahim Aji diangkat dalam jabatam baru sebagai Kasubbidoras Bidyanmas Baintelkam Polri. Dan digantikan AKBP Endon Nurcahyo dimana sebelumnya menjabat Kapolres Enrekang. Posisi Endon digantikan AKBP Andi Sinjaya, Koorgadik SPN Polda Metro Jaya.
Kemudian Kapolres Luwu Utara, AKBP Agung Danargito yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadansat Brimob Polda Jabar. Posisi Agung digantikan AKBP Irwan Sunuddin yang sebelumnya menjabat Kasubditgakkum Ditlantas Polda Riau.
Terakhir Kapolres Pinrang AKBP Dwi Santoso yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbag Bangsistek Bag Tik Korlantas Polri. Lalu digantikan AKBP M Arief Sugihartono yang sebelumnya menjabat Kasubbag Arsitek Bag Tik Korlantas Polri.
Terpisah Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar menilai pergantian sejumlah Kapolres yang didominasi daerah yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Sulsel, sangat terburu-buru.
"Pergantian jabatan itu selalu diawali dengan adaptasi padahal proses pelaksanaan (Pilkada) sedang berjalan. Kita berharap hal ink (pergantian jabatan) tidak akan menggangu, pada ketidakstabilan keamanan," kata Aminuddin kepada SINDOnews.
Dia melanjutkan sebelas Kapolres yang dirotasi, enam daerah di antaranya sedang melakukan tahapan Pilkada yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Barru, Tana Toraja, Soppeng dan Luwu Utara. Aminuddin beranggapan seharusnya pemutasian tersebut bisa ditunda.
"Alasannya karena itu tadi pasti yang pejabat baru harus kembali beradaptasi, karena belum mengetahui betul persoalan apa yang menjadi kepentingan. Jadi menurut saya itu mestinya dipertimbangkan. Harapannya yah ditunda, tapikan sudah ada keputusan dari Kapolri," jelas dia.
Di Sulsel terdapat 12 Kabupaten dan Kota yang menggelar Pilkada serentak yakni Kota Makassar, Kabupaten Barru, Bulukumba, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Soppeng, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Aminuddin menyampaikan seyogyanya internal Mabes Polri mempertimbangkan kondisi pesta demokrasi tersebut, terlebih dilaksanakan di tengah Pandemi COVID-19 yang masih menghantui beberapa daerah, khususnya Kota Makassar.
"Mestinya dipertimbangkan sisi kepentingan yang akan dijalankan dan akan diberlakukan. Kecuali kalau misalnya pejabat kepolisian itu melakukan pelanggaran. tapi sepanjang tidak melakukan itu, kita berharap ada penundaan lah. Terhadap pergantian itu," kata dia.
Meski begitu, Aminuddin berharap agar pejabat baru kepolisian di daerah nantinya, lebih cepat beradaptasi dengan kondisi. Apalagi, kondisi di daerah yang masuk dalam kategori dengan tingkat pengamanan pilkada tinggi. Atensi pengamanan, menjadi salah satu kekhawatiran agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan kondusif.
"Tapi kalau itu sudah dipertimbangkan dan dianggap biasa-biasa saja. Apalagi mungkin untuk keperluan penyegaran organisasi. Yah sah-sah saja. Intinya kami harapkan yang terbaik lah. Apalagi dalam menghadapi Pilkada nantinya," pungkas Aminuddin.
(nth)