Penerimaan Pajak pada Triwulan Ketiga di Sulsel Capai 67 Persen
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 09:38 WIB
loading...
Capaian pajak di Sulsel pada Triwulan ketiga masih 67 persen. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel , pada triwulan ketiga tahun 2020 ini sudah mencapai 67,19 persen yang terhitung sejak periode Januari hingga September.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Sulsel , Reza Faisal Saleh mengaku, beberapa sektor penerimaan pajak capaiannya masih tergolong rendah. Efek pandemi Covid-19 berimplikasi pada jumlah pendapatan yang ikut menurun.
Baca Juga: Masih Pandemi, Bapenda Sulsel Turunkan Target Pajak
Berdasarkan data sementara Bapenda Sulsel terkait realisasi penerimaan di sektor pajak sejak Januari-September (triwulan III) tahun ini senilai Rp2,337 triliun (T) atau 67persen dari total target Rp3,478 T dalam setahun. Meski begitu, capaian ini mulai meningkat dibanding triwulan kedua yang sempat turun drastis sejak awal pandemi.
"Dari lima jenis pajak, yang paling terdampak pandemi di sektor PKB, BBNKB sama PBBKB. Tapi sampai bulan September untuk PKB dan PBBKB sudah mulai ada peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya," sebut Reza yang dikonfirmasi kemarin.
Adapun rincian realisasi pajak pada triwulan ketiga tahun ini, yakni untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp902,2 miliar (M), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp509,1 M, lalu pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp425,5 M. Selanjutnya, realisasi pajak air permukaan (PAP) Rp80,8 M dan pajak rokok Rp419,4 M.
"Untuk penerimaan pajak sektor BBNKB masih signifikan turun realisasinya jika dibandingkan tahun lalu. Penyebabnya penjualan kendaraan bermotor baru yang turun drastis," ujar dia.
Baca Juga: Efek Covid-19, Realisasi Pajak PKB dan BBNKB Sumut Menurun Signifikan
Reza melanjutkan, masih rendahnya penerimaan di sektor pajak karena belum optimalnya kegiatan optimalisasi pajak sebelumnya. Namun demikian, saat ini tengah kembali dimaksimalkan.
Misalnya untuk penerimaan di sektor PKB, operasi penertiban pajak kendaraan di jalan mulai dilakukan. Operasi penertiban kendaraan di jalan untuk meraup penerimaan PKB diakui selama ini efektif.
"Iya, sudah mulai. Tapi maksud penertiban tersebut juga sekaligus mensosialisasikan kebijakan-kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan selama masa pandemi. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," tutur Reza.
Sementara Gubernur Sulsel diketahui kembali memperpanjang pemberian insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Sulsel hingga 23 Desember 2020. Pemberlakuan insentif pajak kendaraan untuk membantu masyarakat memulihkan perekonomiannya yang terganggu selama pandemi Covid-19.
Baca Juga: Target Pajak Sulsel Turun Rp1 Triliun Lebih Gegara Pandemi COVID-19
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulsel, Darmayani Mansyur menuturkan, meski keterlambatan membayar PKB tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu. Pasalnya pajak yang diterima dari masyarakat, dibutuhkan untuk dikelola termasuk dalam hal penanganan Covid-19 di Sulsel.
"Intinya setelah tanggal 23 Desember 2020 pembebasan denda sudah tidak ada lagi," jelas dia. Untuk pembayaran pajak, selain datang langsung melalui tiap unit samsat, juga bisa dilakukan non-tunai melalui aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) dan e-Samsat Sulsel.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Sulsel , Reza Faisal Saleh mengaku, beberapa sektor penerimaan pajak capaiannya masih tergolong rendah. Efek pandemi Covid-19 berimplikasi pada jumlah pendapatan yang ikut menurun.
Baca Juga: Masih Pandemi, Bapenda Sulsel Turunkan Target Pajak
Berdasarkan data sementara Bapenda Sulsel terkait realisasi penerimaan di sektor pajak sejak Januari-September (triwulan III) tahun ini senilai Rp2,337 triliun (T) atau 67persen dari total target Rp3,478 T dalam setahun. Meski begitu, capaian ini mulai meningkat dibanding triwulan kedua yang sempat turun drastis sejak awal pandemi.
"Dari lima jenis pajak, yang paling terdampak pandemi di sektor PKB, BBNKB sama PBBKB. Tapi sampai bulan September untuk PKB dan PBBKB sudah mulai ada peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya," sebut Reza yang dikonfirmasi kemarin.
Adapun rincian realisasi pajak pada triwulan ketiga tahun ini, yakni untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp902,2 miliar (M), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp509,1 M, lalu pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp425,5 M. Selanjutnya, realisasi pajak air permukaan (PAP) Rp80,8 M dan pajak rokok Rp419,4 M.
"Untuk penerimaan pajak sektor BBNKB masih signifikan turun realisasinya jika dibandingkan tahun lalu. Penyebabnya penjualan kendaraan bermotor baru yang turun drastis," ujar dia.
Baca Juga: Efek Covid-19, Realisasi Pajak PKB dan BBNKB Sumut Menurun Signifikan
Reza melanjutkan, masih rendahnya penerimaan di sektor pajak karena belum optimalnya kegiatan optimalisasi pajak sebelumnya. Namun demikian, saat ini tengah kembali dimaksimalkan.
Misalnya untuk penerimaan di sektor PKB, operasi penertiban pajak kendaraan di jalan mulai dilakukan. Operasi penertiban kendaraan di jalan untuk meraup penerimaan PKB diakui selama ini efektif.
"Iya, sudah mulai. Tapi maksud penertiban tersebut juga sekaligus mensosialisasikan kebijakan-kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan selama masa pandemi. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," tutur Reza.
Sementara Gubernur Sulsel diketahui kembali memperpanjang pemberian insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Sulsel hingga 23 Desember 2020. Pemberlakuan insentif pajak kendaraan untuk membantu masyarakat memulihkan perekonomiannya yang terganggu selama pandemi Covid-19.
Baca Juga: Target Pajak Sulsel Turun Rp1 Triliun Lebih Gegara Pandemi COVID-19
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulsel, Darmayani Mansyur menuturkan, meski keterlambatan membayar PKB tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu. Pasalnya pajak yang diterima dari masyarakat, dibutuhkan untuk dikelola termasuk dalam hal penanganan Covid-19 di Sulsel.
"Intinya setelah tanggal 23 Desember 2020 pembebasan denda sudah tidak ada lagi," jelas dia. Untuk pembayaran pajak, selain datang langsung melalui tiap unit samsat, juga bisa dilakukan non-tunai melalui aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) dan e-Samsat Sulsel.
(agn)
Lihat Juga :
