Terdampak Covid-19, DPR Desak Pelanggan Listrik 1.300 VA Diberi Insentif
Rabu, 06 Mei 2020 - 13:18 WIB
loading...
Foto: dok/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - DPR mendesak supaya pelanggan 900 volt ampere (VA) nonsubsidi dan 1.300 VA mendapatkan insentif dari pemerintah akibat terdampak pandemi Covid-19.
Pasalnya, pelanggan tersebut sebagian besar menjadi golongan rumah tangga rentan miskin lantaran kehilangan pekerjaan maupun dirumahkan tanpa digaji.
“Golongan rumah tangga dengan daya 900 VA dan 1.300 VA ini rentan terdampak pandemi Covid-19. Sebagian besar dari mereka merasa terbebani sehingga membutuhkan keringanan,” ujar Anggota DPR Komisi VII Dyah Roro Esti, saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (4/5/2020). (BACA JUGA: SKK Migas Siapkan Juknis Penyesuaian Harga Gas)
Hal senada dikatakan Anggota DPR Komisi VII lainnya, Ratna Djuwita. Pihaknya juga mendesak supaya sejumlah rumah tangga rentan miskin akibat terpapar Covid-19 tersebut diperhatikan untuk diberikan insentif.
Bahkan, pihaknya juga menyoroti keluh kesah masyarakat akibat kenaikan tidak wajar terhadap golongan 900 VA nonsubsidi dan 1.300 VA. Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak pemerintah agar lebih transparan terkait kebijakan pemberian kompensasi.
Pasalnya, pelanggan tersebut sebagian besar menjadi golongan rumah tangga rentan miskin lantaran kehilangan pekerjaan maupun dirumahkan tanpa digaji.
“Golongan rumah tangga dengan daya 900 VA dan 1.300 VA ini rentan terdampak pandemi Covid-19. Sebagian besar dari mereka merasa terbebani sehingga membutuhkan keringanan,” ujar Anggota DPR Komisi VII Dyah Roro Esti, saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (4/5/2020). (BACA JUGA: SKK Migas Siapkan Juknis Penyesuaian Harga Gas)
Hal senada dikatakan Anggota DPR Komisi VII lainnya, Ratna Djuwita. Pihaknya juga mendesak supaya sejumlah rumah tangga rentan miskin akibat terpapar Covid-19 tersebut diperhatikan untuk diberikan insentif.
Bahkan, pihaknya juga menyoroti keluh kesah masyarakat akibat kenaikan tidak wajar terhadap golongan 900 VA nonsubsidi dan 1.300 VA. Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak pemerintah agar lebih transparan terkait kebijakan pemberian kompensasi.
Lihat Juga :
