Komunitas Alumni Cinta IKA UNPAD Tolak Hasil Mubes X
loading...
Panitia Musyawarah Besar Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA Unpad) 2020 dinilai memberi contoh yang tidak baik di alam demokrasi. (Foto/Ist)
A
A
A
BANDUNG - Panitia Musyawarah Besar Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA Unpad) 2020 dinilai memberi contoh yang tidak baik di alam demokrasi.
Penyelenggaraan Pemilu Raya untuk pemilihan IKA Unpad yang sebelumnya dilakukan secara demokratis dengan memberikan hak kepada seluruh alumni untuk memilih, justru dalam Mubes X yang diselenggarakan, panitia malah mencabut hak suara seluruh alumni untuk memilih.
Komunitas Alumni Cinta IKA UNPAD yang Demokratis Dedi Heriadi dalam keterangannya tertulisnya mengatakan, pemilihan dilakukan hanya oleh segelintir orang yang berlabel komfak dan komda. Di saat para alumni sudah tergerak membangun kecintaan kepada Unpad, dengan mudahnya dicabut haknya oleh panitia.
Panitia Mubes telah memainkan bandul yang selalu berayun antara konservatisme dan anti demokrasi.
(BACA JUGA: Alhamdulillah, 10 Mahasiswa Unpad Terima 'Beasiswa Mahasiswa Tahfidz')
"Kami sudah sejak lama memahami bahwa instrumen demokrasi adalah partisipasi langsung dan mengakomodir suara tiap individu. Sejarah telah mencatat bahwa pembajakan demokrasi adalah sebuah pelanggaran serius terhadap humaniora. Bahkan karena tatanan demokrasi pula, ilmu pengetahuan berkembang begitu pesatnya," sebut Dedi, Alumni Unpad angkatan 1986 ini.
![Komunitas Alumni Cinta IKA UNPAD Tolak Hasil Mubes X]()
Sejarah mencatat bahwa Panitia Mubes telah membuat dan menetapkan sendiri aturan mengenai tata cara pemilihan dalam Surat Keputusan Panitia Mubes sendiri pada 20 Februari 2020 (SK No. 006/MUBES/IKA-UNPAD/II/2020).
Dimana secara jelas berdasarkan Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemilihan menggunakan one man one vote (OMOV) dan tidak dapat diwakilkan. Sehingga jadi aneh, sekarang panitia menggunakan sistem perwakilan saat kontestasi sudah di ujung pemilihan.
"Bagaimana logikanya aturan main yang sudah ditetapkan dengan menggunakan AD ART tahun 2016 diubah dengan aturan main dalam AD ART 2020 yang baru saja disahkan pada saat Mubes padahal Mubes X tahun 2020 seharusnya diadakan berdasarkan AD ART 2016," ujar Dedi.
Dedi juga menilai Panitia Mubes IKA Unpad telah menutup mata atau bahkan tidak memahami apa itu demokrasi dengan tetap saja menyandera demokrasi dalam Pemilu IKA Unpad. (BACA JUGA: Diskusi Daring IKA FH Unpad: Pengadaan Barang-Jasa saat Pandemi Jangan Dikorupsi)
Kekeliruan pertama: secara arbitrer panitia menginisiasi metode pemilihan dengan perwakilan komisariat daerah (komda) dan komisariat fakultas (komfak). Kekeliruan kedua, membajak, lalu menyempitkan lagi demokrasi dengan membuat voting untuk memilih siapakah yang mempunyai hak suara dari delegasi yang hadir.
![Komunitas Alumni Cinta IKA UNPAD Tolak Hasil Mubes X]()
Ketiga perwakilan komda dan komfak, atau satu hak suara dari kelima perwakilan komda dan komfak yang hadir. Sodoran metode itu justru menjadikan Panitia Mubes IKA Unpad semakin ekstrim mengebiri prinsip-prinsip demorasi. Jauh dari masuk akal dan memalukan bagi civitas akademik yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai presentasi konkret dalam sila ke-IV Pancasila.
"Kami sebagai warga alumni UNPAD sangat kecewa sebab sejak awal kami menghendaki agar Pemilu IKA Unpad dilakukan secara langsung, one man one vote, satu orang satu suara secara keseluruhan. Semua alumni Unpad memiliki suara. Bukan diwakilkan pada komda dan komfak, apalagi oleh panitia dikerdilkan lagi," tegasnya.
Penyelenggaraan Pemilu Raya untuk pemilihan IKA Unpad yang sebelumnya dilakukan secara demokratis dengan memberikan hak kepada seluruh alumni untuk memilih, justru dalam Mubes X yang diselenggarakan, panitia malah mencabut hak suara seluruh alumni untuk memilih.
Komunitas Alumni Cinta IKA UNPAD yang Demokratis Dedi Heriadi dalam keterangannya tertulisnya mengatakan, pemilihan dilakukan hanya oleh segelintir orang yang berlabel komfak dan komda. Di saat para alumni sudah tergerak membangun kecintaan kepada Unpad, dengan mudahnya dicabut haknya oleh panitia.
Panitia Mubes telah memainkan bandul yang selalu berayun antara konservatisme dan anti demokrasi.
(BACA JUGA: Alhamdulillah, 10 Mahasiswa Unpad Terima 'Beasiswa Mahasiswa Tahfidz')
"Kami sudah sejak lama memahami bahwa instrumen demokrasi adalah partisipasi langsung dan mengakomodir suara tiap individu. Sejarah telah mencatat bahwa pembajakan demokrasi adalah sebuah pelanggaran serius terhadap humaniora. Bahkan karena tatanan demokrasi pula, ilmu pengetahuan berkembang begitu pesatnya," sebut Dedi, Alumni Unpad angkatan 1986 ini.
Sejarah mencatat bahwa Panitia Mubes telah membuat dan menetapkan sendiri aturan mengenai tata cara pemilihan dalam Surat Keputusan Panitia Mubes sendiri pada 20 Februari 2020 (SK No. 006/MUBES/IKA-UNPAD/II/2020).
Dimana secara jelas berdasarkan Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemilihan menggunakan one man one vote (OMOV) dan tidak dapat diwakilkan. Sehingga jadi aneh, sekarang panitia menggunakan sistem perwakilan saat kontestasi sudah di ujung pemilihan.
"Bagaimana logikanya aturan main yang sudah ditetapkan dengan menggunakan AD ART tahun 2016 diubah dengan aturan main dalam AD ART 2020 yang baru saja disahkan pada saat Mubes padahal Mubes X tahun 2020 seharusnya diadakan berdasarkan AD ART 2016," ujar Dedi.
Dedi juga menilai Panitia Mubes IKA Unpad telah menutup mata atau bahkan tidak memahami apa itu demokrasi dengan tetap saja menyandera demokrasi dalam Pemilu IKA Unpad. (BACA JUGA: Diskusi Daring IKA FH Unpad: Pengadaan Barang-Jasa saat Pandemi Jangan Dikorupsi)
Kekeliruan pertama: secara arbitrer panitia menginisiasi metode pemilihan dengan perwakilan komisariat daerah (komda) dan komisariat fakultas (komfak). Kekeliruan kedua, membajak, lalu menyempitkan lagi demokrasi dengan membuat voting untuk memilih siapakah yang mempunyai hak suara dari delegasi yang hadir.
Ketiga perwakilan komda dan komfak, atau satu hak suara dari kelima perwakilan komda dan komfak yang hadir. Sodoran metode itu justru menjadikan Panitia Mubes IKA Unpad semakin ekstrim mengebiri prinsip-prinsip demorasi. Jauh dari masuk akal dan memalukan bagi civitas akademik yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai presentasi konkret dalam sila ke-IV Pancasila.
"Kami sebagai warga alumni UNPAD sangat kecewa sebab sejak awal kami menghendaki agar Pemilu IKA Unpad dilakukan secara langsung, one man one vote, satu orang satu suara secara keseluruhan. Semua alumni Unpad memiliki suara. Bukan diwakilkan pada komda dan komfak, apalagi oleh panitia dikerdilkan lagi," tegasnya.
Lihat Juga :
