Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan di Manggala Masuk Tahap Lelang
loading...
Proses Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saat ini sudah masuk tahap lelang. Ditargetkan, pembangunannya dimulai tahun ini. Foto : Antara/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Proses Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saat ini sudah masuk tahap lelang. Ditargetkan, pembangunannya dimulai tahun ini.
"Jadi harus lelang pengawasan konstruksi dulu baru ke pengerjaan fisik. Kita harapkan prosesnya ini tidak memakan waktu lama, supaya kita bisa mulai pengerjaan," ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sulsel, Abdul Azis kepada SINDOnews.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari layanan pengadaan sistem eletronik (LPSE), lelang pengawasan konstruksi ini dialokasikan anggaran sebesar Rp286 juta. Azis mengaku, semua dokumen pembangunan ini sudah memang sudah disiapkan dan melalui tahap review.
Sebelumnya, pembangunan RPH ini bakal menelan biaya total sekitar Rp13,5 miliar. Dengan rincian, APBD Pemprov Sulsel memback up Rp10 miliar untuk fisik, sementara Rp3,5 miliar dari APBN untuk memfasilitasi penyediaan peralatannya.
Namun dikatakan, anggaran pembangunan yang direncanakan sebelumnya sudah dirasionalisasi. Karena pemerintah saat ini fokus untuk penanggulangan Covid-19, maka anggaran proyek ini juga kena imbas pengalihan anggaran untuk fokus penanganan virus korona.
"Dengan adanya Covid-19, di pusat itu berubah semua anggaran. Misalnya yang dari APBN dari Rp3,5 miliar sebelumnya, kayaknya sisa Rp1,5 miliar. Pokoknya intinya kita jalan dulu. Karena kan memang ini bertahap," paparnya.
Tidak hanya alokasi dari APBN, alokasi dari APBD pun sudah melalui review. Anggarannya pun ikut berkurang. "APBD direview. Kayaknya sisa Rp8,7 miliar kalau tidak salah," lanjut Azis.
Dia mengemukakan, RPH ini kedepannya direncanakan akan menerapkan dua sistem pemotongan, yakni semi tradisional dan sistem modern. Kedua sistem inipun akan menghasilkan dua produk yang berbeda.
Dua produk yang berbeda ini, dalam artian ada yang dikhususkan untuk masyarakat lokal. Lalu adapula potongan daging untuk mengakomodir kebutuhan jenis usaha, seperti perhotelan.
"Untuk daging segar untuk kebutuhan lokal dengan sistem yang digunakan adalah RPH semi modern. Dan adapula sistem modern, artinya hasil produksinga untuk peruntukan hotel dan restoran yang memang membutuhkan daging beku," paparnya.
Azis menekankan, konsep pembangunan RPH ini memang didorong bisa berstandar nasional. Namun tetap memperhatikan aspek kehigienisan daging yang dihasilkan. "Kehalalannya, insya Allah, juga bisa dipertanggungjawabkan," jelas dia.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menambahkan, untuk saat ini Pemprov Sulsel fokus membantu menyediakan konstruksi fisik RPH kedepan. Untuk sistem pengelolaannya yang direncanakan diserahkan ke Pemkot Makassar, akan dibahas lebih lanjut.
Diapun menegaskan, agar pembangunan RPH tetap mengacu pada konsep Asuh; aman, sehat, utuh, dan halal. "Revitalisasi ini mengandung empat unsur; aman, sehat, utuh, dan halal. Ini yang kita tekankan," pungkasnya.
"Jadi harus lelang pengawasan konstruksi dulu baru ke pengerjaan fisik. Kita harapkan prosesnya ini tidak memakan waktu lama, supaya kita bisa mulai pengerjaan," ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sulsel, Abdul Azis kepada SINDOnews.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari layanan pengadaan sistem eletronik (LPSE), lelang pengawasan konstruksi ini dialokasikan anggaran sebesar Rp286 juta. Azis mengaku, semua dokumen pembangunan ini sudah memang sudah disiapkan dan melalui tahap review.
Sebelumnya, pembangunan RPH ini bakal menelan biaya total sekitar Rp13,5 miliar. Dengan rincian, APBD Pemprov Sulsel memback up Rp10 miliar untuk fisik, sementara Rp3,5 miliar dari APBN untuk memfasilitasi penyediaan peralatannya.
Namun dikatakan, anggaran pembangunan yang direncanakan sebelumnya sudah dirasionalisasi. Karena pemerintah saat ini fokus untuk penanggulangan Covid-19, maka anggaran proyek ini juga kena imbas pengalihan anggaran untuk fokus penanganan virus korona.
"Dengan adanya Covid-19, di pusat itu berubah semua anggaran. Misalnya yang dari APBN dari Rp3,5 miliar sebelumnya, kayaknya sisa Rp1,5 miliar. Pokoknya intinya kita jalan dulu. Karena kan memang ini bertahap," paparnya.
Tidak hanya alokasi dari APBN, alokasi dari APBD pun sudah melalui review. Anggarannya pun ikut berkurang. "APBD direview. Kayaknya sisa Rp8,7 miliar kalau tidak salah," lanjut Azis.
Dia mengemukakan, RPH ini kedepannya direncanakan akan menerapkan dua sistem pemotongan, yakni semi tradisional dan sistem modern. Kedua sistem inipun akan menghasilkan dua produk yang berbeda.
Dua produk yang berbeda ini, dalam artian ada yang dikhususkan untuk masyarakat lokal. Lalu adapula potongan daging untuk mengakomodir kebutuhan jenis usaha, seperti perhotelan.
"Untuk daging segar untuk kebutuhan lokal dengan sistem yang digunakan adalah RPH semi modern. Dan adapula sistem modern, artinya hasil produksinga untuk peruntukan hotel dan restoran yang memang membutuhkan daging beku," paparnya.
Azis menekankan, konsep pembangunan RPH ini memang didorong bisa berstandar nasional. Namun tetap memperhatikan aspek kehigienisan daging yang dihasilkan. "Kehalalannya, insya Allah, juga bisa dipertanggungjawabkan," jelas dia.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menambahkan, untuk saat ini Pemprov Sulsel fokus membantu menyediakan konstruksi fisik RPH kedepan. Untuk sistem pengelolaannya yang direncanakan diserahkan ke Pemkot Makassar, akan dibahas lebih lanjut.
Diapun menegaskan, agar pembangunan RPH tetap mengacu pada konsep Asuh; aman, sehat, utuh, dan halal. "Revitalisasi ini mengandung empat unsur; aman, sehat, utuh, dan halal. Ini yang kita tekankan," pungkasnya.
(sri)
Lihat Juga :
