Gapensi Jatim: Perlu Ada Jembatan Kontraktor Besar dan Kecil

GRESIK - Ada banyak pekerjaaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang jasa kontruksi . Salah satunya pemerintah membuat formula menjembatani kontraktor besar dengan yang kecil.

(Baca juga: Dindik Gresik Lakukan Poling Uji Coba Sekolah Tatap Muka )

Ketua BPD Gapensi Jatim, Agus Gendroyono menyatakan, poin paling krusial adalah pemerataan proyek yang lebih adil kepada lebih 140 ribu kontraktor. Sambil mengurangi ketimpangan domimasi rekanan yang ada di Jawa dan luar Jawa. "Menggambarkan kondisi perkontraktoran nasional itu seperti gambar piramida terbalik," ujarnya, Minggu (20/9/2020).

Dijelaskan, saat ini sekitar 1% dari kontraktor kualifikasi besar menikmati 85% proyek yang ada di seluruh tanah air. Kondisi semakin diperparah jurang antara kontraktor Jawa dan non Jawa. Bahkan banyak proyek besar di luar Jawa dimenangkan kontraktor dari Jawa.

Agus Gendroyono menyebutkan bila sistem yang ada sekarang masih memenangkan kontraktor yang berdasar pada harga termurah dengan alasan mencegah pembengkakan biaya proyek, maka dominasi kontraktor besar masih kuat, harga terendah pasti berbanding lurus dengan output kualitas pelaksanaan.

"Belum memberikan ruang kepada rekanan kecil dan menengah untuk transfer tehnologi, manajerial dan sdm. Sehingga kesempatan pemerataan belum terasa dan tercipta bagi pelaku usaha dimana proyek tersebut berada," kata kontraktor yang merangkak dari bawah itu.

(Baca juga: 4 Bandara Tak Mampu Deteksi Sabu yang Disembunyikan Dalam Anus NN )

Oleh karena itu, Agus Gendroyono beranggapan ini bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah saja, tapi tanggung jawab semua. Diapun menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Harapannya itu dembankan ke lembaga yang kini sedang dibentuk pemerintah yaitu LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

"Kami sangat berharap agar LPJK dapat memainkan peranan penting untuk menjembatani kesenjangan kontraktor besar dengan kecikl," papar pria yang kerap disapa Agus itu.

Dia pun memetakan kondisi jasa kontruksi saat ini dan arah yang dianggap terbaik untuk masa depan. Kontraktor besar yang jumlahnya 1632 perusahan hanya 1%. Menengah sekitar 19 ribu perusahan atau 14% sedangkan kecil ada sekitar 116 ribu atau 85%.

"Sementara proyek besar senilai Rp357 triliun dilaksanakan kontraktor kualifikasi besar saja. Sisanya yang Rp63,1 triliun digarap kontraktor menengah dan kecil," ungkap Agus Gendroyono lagi.

(Baca juga: Minibus Oleng dan Masuk Row di Tol Cipali, 1 Tewas 8 Luka )

Bisa dibayangkan ketimpangan ini. Padahal menurut Agus porsi ini bisa dilakukan dengan lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia.

Agus Gendroyono menambahkan, optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan meng integrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yg efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya.

"Tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama," katanya.

Apalagi, lanjut Agus Gendroyono, E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan. Keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil.

(Baca juga: Brutal, Geng Motor Rusak Madrasah di Kota Tasikmalaya )

Sistem lelang yang terinteggrasi merupakan jawaban atas penyederhanaan di atas, sekaligus mampu melibatkan kontraktor yang lebih luas dari seluruh tanah air. Hal itulah yang dinilai Agus Gendroyono sebagai akar masalah.

Hal itu juga untuk memulai tahap berikutnya dalam mejembatani jurang antara kontraktor besar dan kecil maupun kontraktor di Jawa dan Luar Jawa. Dengan data elektronik yang mencantumkan pengalalaman kerja, kemampuan keuangan, kepemilikan peralatan dan SDM bersertifikat, akan bisa memacu pemerintah dan LPJK nanti untuk merampingkan piramida.

Tentunya, dengan memberikan kesempatan dan kewajiban bagi kualifikasi kecil dan menengah. "Bagaimana yang kecil bisa jadi menengah, dan yang menengah bisa naik kelas menjadi besar," harap pengusaha yang dibesarkan orang tuanya dengan profesi sopir bus.

Agus Gendroyono menyadari bahwa hal ini perlu dirumuskan bersama sehingga mendapat logaritma yang adil dan bertanggungjawab agar pemerataan dan keadilan bisa terwujud. (Baca juga: KA Hantam Minibus yang Angkut Satu Keluarga, 1 Tewas )

"Saya setuju dengan harapan bahwa akselarasi proyek- proyek strategis nasional yang ada di daerah menjadi cara ampuh untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi. Apalagi kalau kemitraan proyek besar dengan penyedia lokal sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang mengerjakan," katanha.

Presiden sendiri, lanjut Agus Gendroyono, sudah memerintahkan bahwa proyek strategis nasional di daerah harus membuka lapangan kerja; baik untuk tenaga kerja, maupun dunia usaha termasuk di dalamnya jasa kontruksi. Ke depan proyek- proyek nasional , proyek daerah sampai ke proyek terkecil di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntable tapi juga adil dn merata.