Perwali 51 dan 53 Diterapkan Pekan Depan, Pelanggar Akan Kena Denda
Jum'at, 18 September 2020 - 22:03 WIB
loading...
Sosialisasi Pewali Kota Makassar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Jumat (18/9/2020). Foto: SINDOnews/Muhammad Khidir
A
A
A
MAKASSAR - Dua perwali terkait COVID-19 akan mulai diberlakukan Senin 21September pekan depan di Kota Makassar. Dalam dua perwali tersebut, juga diatur sanksi bagi para pelanggar.
Perwali tersebut yakni, Perwali Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan , serta Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiataan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan.
Baca juga: Jukir Ini Kembalikan Uang Rp24 Juta yang Ditemukan Tercecer ke Pemiliknya
Tak main-main mereka yang melanggar perwali tersebut akan dijatuhi sanksi, membayar denda, mulai sanksi ringan senilai Rp100.000 hingga sanksi berat puluhan juta rupiah.
Penjabat Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin dalam sosialisasi Perwali 51 dan Perwali 53 di salah satu pusat perbelanjaan Jumat sore tadi mengatakan, sanksi berupa denda tersebut pada dasarnya tidak perlu ditakuti oleh warga Kota Makasaar.
Pasalnya kata Rudy, denda tersebut dicantumkan dalam perwali bukan untuk menakuti masyarakat Kota Makassar, melainkan untuk melindungi dari pandemi COVID-19.
"Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, memberatkan. Ini agar kita semua terlindungi, apalagi banyak kekhawatiran saat ini akan muncul klaster baru. Misalnya klaster perkantoran," ujarnya.
Dia menjelaskan, sejak awal perwali tersebut digodok, pemerintah Kota berharap tidak ada warga Kota Makassar yang terkena sanksi denda, sebab menurutnya perwali ini hanya mengharapkan agar warga mematuhi aturan protokol kesehatan, utamanya saat menghadiri resepsi pernikahan .
Baca juga: Sekolah Tatap Muka akan Diuji Coba di Tiga Pulau Zona Hijau Makassar
"Sebenarnya tidak perlu ada yang bayar sanksi kalau kemudian kita menyadari. Bahkan tidak perlu perwali ini ada, kalau kita semua bisa menjalankan dan patuh protokol kesehatan," ungkapnya.
Diketahui perwali ini sempat mengundang kontroversi, pasalnya dalam salah satu poin, para tamu undangan dalam resepsi pernikahan tidak dibolehkan untuk makan ditempat.
Kondisi tersebut sempat membuat para wedding organizer mengkritik perwali ini, begitupun oleh sejumlah pengusaha restoran, kafe, serta perhotelan.
Rudy mengaku, larangan itu dikarenakan beberapa pertimbangan, utamanya melihat fenomena tamu undangan dalam resepsi pernikahan yang cenderung akan membuka masker saat makan.
"Dalam kondisi resepsi, tamu undangan pasti akan membuka maskernya. Selain itu biasanya karena resepsi juga identik dengan alunan musik, tamu-tamu ini pastinya akan saling mendekat kalau ngobrol, tidak jaga jarak lagi. Makanya kita pikir yah gak perlu ada sajian kalau resepsi," terangnya.
Baca juga: Pj Wali Kota Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Maccini Sawah
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar , Yudhiyawan Wibisono mengatakan pihaknya akan siap membackup Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap operasi yustisi.
Ia berharap warga Kota Makassar dapat mematuhi apa yang diatur pemerintah. "Angka Kriminal di masa pandemi ini memang menurun, tapi ada ancaman lain, virus corona ini kalau kita tidak benar-benar menjalankan protokol kesehatan, tentu kapan berakhirnya. Makanya saya pikir kita akan sedia membackup Satpol-PP dalam operasi yustisi," bebernya.
Perwali tersebut yakni, Perwali Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan , serta Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiataan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan.
Baca juga: Jukir Ini Kembalikan Uang Rp24 Juta yang Ditemukan Tercecer ke Pemiliknya
Tak main-main mereka yang melanggar perwali tersebut akan dijatuhi sanksi, membayar denda, mulai sanksi ringan senilai Rp100.000 hingga sanksi berat puluhan juta rupiah.
Penjabat Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin dalam sosialisasi Perwali 51 dan Perwali 53 di salah satu pusat perbelanjaan Jumat sore tadi mengatakan, sanksi berupa denda tersebut pada dasarnya tidak perlu ditakuti oleh warga Kota Makasaar.
Pasalnya kata Rudy, denda tersebut dicantumkan dalam perwali bukan untuk menakuti masyarakat Kota Makassar, melainkan untuk melindungi dari pandemi COVID-19.
"Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, memberatkan. Ini agar kita semua terlindungi, apalagi banyak kekhawatiran saat ini akan muncul klaster baru. Misalnya klaster perkantoran," ujarnya.
Dia menjelaskan, sejak awal perwali tersebut digodok, pemerintah Kota berharap tidak ada warga Kota Makassar yang terkena sanksi denda, sebab menurutnya perwali ini hanya mengharapkan agar warga mematuhi aturan protokol kesehatan, utamanya saat menghadiri resepsi pernikahan .
Baca juga: Sekolah Tatap Muka akan Diuji Coba di Tiga Pulau Zona Hijau Makassar
"Sebenarnya tidak perlu ada yang bayar sanksi kalau kemudian kita menyadari. Bahkan tidak perlu perwali ini ada, kalau kita semua bisa menjalankan dan patuh protokol kesehatan," ungkapnya.
Diketahui perwali ini sempat mengundang kontroversi, pasalnya dalam salah satu poin, para tamu undangan dalam resepsi pernikahan tidak dibolehkan untuk makan ditempat.
Kondisi tersebut sempat membuat para wedding organizer mengkritik perwali ini, begitupun oleh sejumlah pengusaha restoran, kafe, serta perhotelan.
Rudy mengaku, larangan itu dikarenakan beberapa pertimbangan, utamanya melihat fenomena tamu undangan dalam resepsi pernikahan yang cenderung akan membuka masker saat makan.
"Dalam kondisi resepsi, tamu undangan pasti akan membuka maskernya. Selain itu biasanya karena resepsi juga identik dengan alunan musik, tamu-tamu ini pastinya akan saling mendekat kalau ngobrol, tidak jaga jarak lagi. Makanya kita pikir yah gak perlu ada sajian kalau resepsi," terangnya.
Baca juga: Pj Wali Kota Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Maccini Sawah
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar , Yudhiyawan Wibisono mengatakan pihaknya akan siap membackup Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap operasi yustisi.
Ia berharap warga Kota Makassar dapat mematuhi apa yang diatur pemerintah. "Angka Kriminal di masa pandemi ini memang menurun, tapi ada ancaman lain, virus corona ini kalau kita tidak benar-benar menjalankan protokol kesehatan, tentu kapan berakhirnya. Makanya saya pikir kita akan sedia membackup Satpol-PP dalam operasi yustisi," bebernya.
(luq)
Lihat Juga :
